Peringati May Day, 22 Ribu Buruh Bakal 'Serbu' Istana

Liputan6.com, Jakarta - Memperingati Hari Buruh Internasional 2015 atau May Day yang jatuh pada Jumat 1 Mei 2015, gerakan buruh Indonesia yang terdiri dari KSPI, KSPSI, KSBSI, KP-KPBI, FSPASI dan berbagai elemen masyarakat pekerja menggelar aksi. 22 Ribu buruh akan turun ke jalan mengepung Ibukota untuk menyampaikan berbagai tuntutan.

"Akan ada lebih dari 22 ribu buruh yang akan turun ke jalan dari Bundaran HI hingga ke Istana Negara menyampaikan berbagai permasalahan buruh kepada Presiden Jokowi," ujar Presiden KSPSI (Komite Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Andi Gani‎ dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2015).

Dalam aksinya nanti, Andi mengatakan kaum Buruh akan menagih janji pemerintah Jokowi-JK yang dalam kampanyenya mengaku berkomitmen menyejahterakan rakyat dengan program-program prorakyat. Namun faktanya saat ini terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Kita menagih pemerintah belum memiliki komitmen yang jelas dalam menyejahterakan rakyat Indonesia. Upah Layak yang menjadi Hak Warga Negara masih menjadi mimpi siang bolong. Dampak kenaikan harga-harga seperti BBM, TDL, elpiji, transportasi, dan komoditas lainnya semakin mencekik kehidupan Rakyat," jelas Andi.

Selain itu, lanjut Andi, tak hanya masalah kelayakan upah, pemberantasan korupsi yang menurutnya masih jalan di tempat juga menjadi tuntutan buruh. Hal ini ditandai dengan kerap terjadinya tindakan kriminalisasi kepada sejumlah aktivis buruh dan aktifis sosial lainnya.

Andi menambahkan, kondisi bangsa kian diperparah dengan sistem jaminan sosial bagi rakyat yang tidak jelas nasibnya. Pelayanan Jaminan Kesehatan yang amburadul sampai dengan jaminan pensiun yang hanya memberlakukan iuran 8% dengan manfaat jauh di bawah penghasilan yang layak.

Hentikan Liberalisasi

Sementara Sekjen KSPI M Rusdi menyatakan jika pemerintah ingin mengembalikan kedaulatan bangsa Indonesia, Jokowi harus segera menghentikan proses liberalisasi yang berlangsung di seluruh sektor, khususnya sektor ketenagakerjaan.

"Karena menyerahkan perekonomian nasional kepada mekanisme pasar bebas (Liberalisme) adalah merupakan tindakan keliru dan bertentangan konsep Trisakti. Bagaimana bisa membangun infrastruktur yang menopang perekonomian nasional, tetapi dengan mengandalkan kekuatan modal asing," ucap Rusdi. ‎

Rusdi menyebut beberapa hal yang menjadi tuntutan para buruh saat demo besar 1 Mei nanti. Di antaranya yaitu menunut pemerintah membatalkan kenaikan upah 5 tahun sekali dan tetapkan upah layak nasional.

Kemudian juga meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri (Permen) 19 tahun 2013 tentang outsourcing dan revisi total UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI.

"Kemudian kami meminta pemerintah segera terbitkan Permen yang mewajibkan upah dibayarkan selama proses perselisihan hubungan industrial, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap buruh korban PHK massal dan segera bentuk undang-undang perlindungan buruh," jelas dia.

Para Buruh juga meminta pemerintah menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan segera membuat program pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh Indonesia.

"Terkait isu korupsi, kami juga mendesak pemerintah untuk menyita aset-aset koruptor sampai ke akar-akarnya. Kemudian menghentikan  liberalisasi ekonomi dan segera nasionalisasi aset strategis dengan menjalankan demokrasi ekonomi kerakyatan secara sungguh-sungguh," pungkas Rusdi. (Ali/Yus)