Merasa Dimanfaatkan Saat Pemilu, Buruh akan Bentuk Partai Politik

Liputan6.com, Jakarta - Jelang peringatan Hari Buruh Internasional 2015 atau Mayday yang jatuh pada 1 Mei, gerakan buruh Indonesia (GBI) yang terdiri dari KSPI, KSPSI, KSBSI, KP-KPBI, FSPASI dan berbagai elemen masyarakat pekerja menyatakan akan membentuk partai politik. Parpol tersebut sebagai wadah menyampaikan aspirasi pekerja dan kaum buruh.

"Mayday 2015 adalah tonggak sejarah bagi gerakan buruh Indonesia, di mana dari beberapa konfederasi, federasi, serikat pekerja dan elemen gerakan rakyat yang lainnya yang tergabung dalam GBI, sepakat untuk segera membangun partai politiknya sendiri," ujar Ketua Komite Persiapan-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) Ilham Syah dalam konferensi pers di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Namun, Ilham tidak menjelaskan sejauh mana rencana pembuatan Parpol tersebut. Dia menegaskan, Mayday kali ini tidak fokus pada persoalan upah layak, tetapi buruh harus peka terhadap persoalan politik.

"Sudah cukup kaum buruh dan rakyat jelata terus dibodoh-bodohi oleh elite-elite politik yang berkuasa saat ini," ucap dia.

Ilham menilai, selama ini partai-partai politik yang ada hanya menjadikan kaum buruh sebagai komoditas dan lumbung suara setiap pemilu. Setelah terpilih dan pemilu selesai, maka janji-janji menyejahterakan kaum pekerja banyak yang dilupakan.

"Dari 10 partai, tidak ada yang serius memperhatikan masalah buruh. Karena itu, pembentukan partai buruh merupakan kebutuhan yang mendesak dan harus segera direalisasikan," kata dia.

Dengan mempunyai kendaraan politik berupa partai politik, Ilham yakin bukan tidak mungkin pada periode mendatang kursi pemerintahan akan didominasi perwakilan para pekerja dan buruh.

Buruh Turun ke Jalan

Terkait rencana aksi buruh pada 1 Mei, Presiden KSPSI (Komite Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Andi Gani‎ mengatakan dalam gerakan Mayday kali ini, pihaknya akan turun dengan kekuatan penuh bersama para buruh se-Jabodetabek.

"Akan ada lebih dari 222 ribu buruh yang akan turun ke jalan dari Bundaran HI hingga ke Istana Negara, menyampaikan berbagai permasalahan buruh kepada Presiden Jokowi," ujar Andi Gani di tempat yang sama. ‎

Dalam aksinya nanti, Andi mengatakan kaum buruh akan menagih janji pemerintah Jokowi-JK yang dalam kampanye sebelumnya mengaku berkomitmen menyejahterakan rakyat, dengan program-program pemerintah yang pro terhadap rakyat. Namun, faktanya saat ini justru terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurut Andi, tidak hanya masalah kelayakan upah, pihaknya juga menagih janji pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi yang menurutnya masih jalan di tempat.

"Kondisi bangsa juga semakin diperparah dengan sistem jaminan sosial bagi rakyat yang tidak jelas nasibnya. Pelayanan jaminan kesehatan yang amburadul, sampai dengan jaminan pensiun yang hanya memberlakukan iuran 8% dengan manfaat jauh di bawah penghasilan yang layak," pungkas Andi. (Mvi/Rmn)