Peringati May Day, Ribuan Buruh Janji Gelar Aksi Damai

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan massa buruh dari beberapa wilayah akan datang ke Jaka‎rta memperingati hari buruh atau May Day. ‎Sejumlah elemen buruh seperti KSPI, KSPSI, KSBSI, KP-KPBI, FSPASI dijadwalkan hadir.

"Akan ada sekitar 178 ribu masa dalam aksi May Day nanti, ini merupakan aksi terbesar di Jakarta," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dalam konferensi pers yang dilakukan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2015).

Menurut Andi, dalam aksinya nanti, ribuan buruh yang akan datang dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan hingga Jawa Tengah itu akan dipusatkan dua tempat, yaitu di depan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara dan di Bundaran Hotel Indonesia.

"Seluruh buruh akan bersatu pukul 09.00 pagi di bundaran HI, kita akan longmarch bersama-sama ke Istana. Lalu akan melakukan orasi dan salat Jumat bersama di depan Istana," ujar Andi.

Terkait masalah perizinan, Andi mengaku pihaknya bersama para pimpinan organisasi serikat Buruh lainnya telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Ia menjamin, aksi unjuk rasa yang dilakukan di bawah kendali Gerakan Buruh Indonesia (GBI) akan berlangsung tertib.

"Kita sudah komunikasi dengan Bapak Kapolda Metro Jaya dan Kapolri untuk mempersiapkan aksi ini. Kami jamin, aksi massa yang kami lakukan berlangsung tertib dan tidak berkaitan dengan aksi 20 Mei yang katanya bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan. Ini murni aksi damai," ucap Andi. ‎

Andi menjelaskan pihaknya akan menyampaikan berbagai tuntutan dalam aksi May Day tersebut. Di antaranya yaitu pembatalan kenaikan upah tiap lima tahun sekali, revisi permen 19 tahun 2013 tentang tenaga alih daya outsourcing. Kemudian revisi total tentang UU No 2 2004 tentang PPHI, meminta perlindungan negara terhadap buruh korban PHK massal.

"Dan selanjutnya, menuntut membentuk undang-undang perlindungan buruh. Pembentukan partai, secara teknis akan dibahas setelah aksi May Day 2015," ucapnya.

Andi mengatakan kaum Buruh akan menagih janji pemerintah Jokowi-JK yang dalam kampanyenya mengaku berkomitmen menyejahterakan rakyat dengan program-program pemerintah yang pro terhadap rakyat. Namun, justru faktanya saat ini justru terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Kita menagih, pemerintah belum memiliki komitmen yang jelas dalam menyejahterakan rakyat Indonesia. Upah Layak yang menjadi hak warga negara masih menjadi mimpi di siang bolong, Dampak kenaikan harga-harga seperti BBM, TDL, elpiji, transportasi dan komoditas lain semakin mencekik kehidupan rakyat," beber Andi. (Ali/Yus)