Sukses

Kubu Agung Pertanyakan Motivasi Keluarga Cendana Pimpin Golkar

Dalam kehidupan demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk menjadi pengurus partai politik.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyatakan, keluarga Cendana telah mengantongi dukungan dari sejumlah kader daerah untuk mengambil alih kepengurusan Partai Golkar. Lantaran, kisruh dualisme kepemimpinan antara kubu Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie hingga kini belum juga usai.

Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Agun Gunanjar menilai pernyataan Titiek Soeharto itu merupakan hal yang wajar. Namun dia mempertanyakan motivasi keluarga Cendana ingin mengambil alih partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Parpol adalah lapangan pengabdian, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita rakyat, bukan untuk kepentingan kepentingan sesaat, kelompok, atau bisnis pribadi dan kelompoknya," kata kata Agun kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Untuk itu, lanjut dia, dalam menilai seseorang terlibat atau berkeinginan masuk parpol, perlu didalami secara mendalam siapa dan apa motivasinya.

Agun menambahkan, dalam kehidupan demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk menjadi pengurus partai politik. Indonesia telah menempatkan parpol sebagai pilar utama demokrasi menuju kesejahteraan.

"Kita harus jujur, partai-partai saat ini dalam kondisi kronis pragmatisme, transaksional, tidak berideologi, oligarki. Hadirnya para pengusaha (tidak semua) dalam politik bukan tambah baik," ujar dia.

Golkar, kata Agun, ingin menjadi partai politik yang kuat dan benar dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Mulai dari sosialisasi, kaderisasi, agregasi hingga rekruitmen.

"Untuk memperolehnya Partai harus dijalankan secara demokratis tanpa oligarki dan membangun kaderisasi (regenerasi)," tandas Agun.

Kubu Ical Sambut Baik Saran Panja...

2 dari 2 halaman

Kubu Ical Sambut Baik Saran Panja

Kubu Ical Sambut Baik Saran Panja

Politisi Golkar dari kubu Aburizal Bakrie atau Ical, Ade Komaruddin mengemukakan setuju dengan saran Komisi II DPR dan KPU saat Forum Panitia Kerja (Panja) dalam menyelesaikan konflik internal partai berlambang pohon beringin itu.

Langkah-langkah tersebut antara lain penetapan peserta pilkada adalah kubu yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kedua kubu melakukan islah selama belum mendapat solusi penyelesaian konflik dan terakhir, jika kedua proses tak tercapai maka tolak ukur keabsahan diambil dari putusan pengadilan.

"Saya kira tiga langkah yang diberikan Komisi II bersama KPU, dalam Forum Panja, sudah langkah tepat," ujar pria yang akrab disapa Akom sebelum Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jumat (24/4/2015). (Ali/Ans)

Video Terkini