JK: Reshuffle Kabinet Itu Saran Sembarangan

Liputan6.com, Jakarta - ‎Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyarankan agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) melakukan reshuffle kabinet. Sejumlah menteri dinilai tidak mampu mewujudkan program Nawacita.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi, evaluasi pada menteri selalu dilakukan secara berkala. Namun, saran dari Fitra untuk melakukan reshuffle tidak akan dilakukan.

"Menteri selalu dievaluasi. Itu sembarangan bilang, masa kita harus mengikuti yang begitu-begituan, seperti Fitra begitu," kata pria yang akrab disapa JK ini di Hotel Shangrila, Jakarta, Senin (27/4/2015).

‎JK memastikan reshuffle hanya dilakukan bila kinerja menteri tersebut memang tidak sesuai yang diharapkan. Namun, pergantian menteri tidak akan dilakukan mengikuti saran-saran dari lembaga di luar pemerintah.

"Kita tidak ikut apa itu yang dikatakan lembaga-lembaga itu," tegas JK.

Menurut Fitra, ada 3 menteri yang pantas diganti yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soermano dan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro.

‎Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut dia, para menteri harus siap bila diganti oleh Jokowi, termasuk dirinya. Bila diganti, artinya menteri tersebut kinerjanya masih dipandang kurang produktif.

"Itu hak Presiden, harus ikhlas. Semua menteri itu harus bersyukur pada saat diberikan kepercayaan sebagai pembantu Presiden dan harus ikhlas apabila pada waktunya Presiden melakukan pergantian. Mesti siap semua menteri,‎" kata Yudd‎y di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu 25 April lalu. (Mut)