Pertalite 'Melenyapkan' Premium?

Premium Tak Boleh Hilang

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, dari pada mengeluarkan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) baru yaitu Pertalite, lebih baik Pertamina berkonsentrasi memproduksi Premium.

"Kami bicarakan dengan Menteri ESDM soal Pertalite, kami setuju, Pertamina konsentrasi dulu untuk produksi Premium," ujarnya.

Dia mengungkapkan, saat ini masyarakat masih banyak bergantung pada BBM beroktan 88 tersebut. Sebab itu penyediaan bahan bakar ini seharusnya lebih diutamakan Pertamina. "Kami harus utamakan lebih baik untuk lebih produk Premium, di mana terjangkau dengan masyarakat," lanjutnya.

Meski demikian, persoalan Pertalite ini akan diserahkan kepada Kementerian ESDM dan Pertamina. Menurut Rini yang terpenting dalam hal ini yaitu bagaimana impor BBM bisa dikurangi namun tidak mengorbankan masyarakat.

"Yang paling utama impor efisien, bagaimana impor dan jangka waktunya. Pertalite bisa saja kita produksi. Tapi sebagai pilihan, bukan pengganti premium," tandasnya.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan kemunculan Pertalite tidak akan mempengaruhi jumlah konsumsi BBM nasional. Namun ia mengakui bahwa akan ada migrasi dari salah satu BBM yang telah ada.

Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, dengan munculnya Pertalite akan ada perpindahan konsumen, sehingga presentase konsumsi Premium dan Pertamax akan berubah. "Misalnya ada Premium, Pertamax, Pertamax Plus lalu ada Pertalite berarti ada presentase yang hilang," kata Andy.

Andy menambahkan, kehadiran Pertalite tak mempengaruhi impor BBM Indonesia. Pasalnya, jumlah konsumsi BBM tetap dan yang mengalami perubahan hanya presentasi konsumsi saja yang akan berubah. "Kalau impor sama saja. Misal impornya 60 persen yang terbagi untuk RON 92 dan 95 dan Pertalite, sama. Tidak ada yang berubah," tuturnya.

Wakil Rakyat pun meminta kepada Pertamina untuk tidak mengurangi kran (nozzle) penyaluran Premium pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) jika produk baru Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dipasarkan.

Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan, Premium merupakan BBM yang paling murah, karena itu wakil rakyat ingin masyarakat tak kesulitan mendapat Premium. "Tolong jangan ganti akses Premium karena paling murah, itu mengganti akses Premium," kata Kardaya, saat  Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII di Gedung DPR pekan lalu.

Kardaya pun mengimbau Pertamina dan Pemerintah agar tidak mengurangi penjualan Premium, saat produk bahan bakar minyak (BBM) baru berlabel Pertalite dipasarkan pada Mei 2015. "Catatan pasokan Premium tidak boleh terganggu. Jangan dikurangi dan dipersulit," katanya.

Menurut Kardaya, jika hal tersebut terjadi maka akan mempersulit masyarakat untuk mendapat Premium sehingga kehadiran Pertalite malah menambah beban masyarakat, yang terpaksa membeli Pertalite dengan harganya lebih mahal karena pasokan Premium dikurangi.

"Jangan sampai Premium disedikitkan sehingga rakyat susah membelinya," ungkapnya. sehingga terpaksa produk baru," ungkapnya. Ia menambahkan, Pertamina dan Pemerintah harus memperhatikan kemampuan rakyat dalam membeli BBM. Sehingga tidak ada kekacauan.

Selanjutnya: Ada Kepentingan Asing?...

Ada Kepentingan Asing?

Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengungkapkan, ada dua sisi yang harus diperhatikan saat Pertamina mengeluarkan produk Pertalite. Sisi pertama adalah sisi positif. Menurutnya, dengan adanya Pertalite akan memberikan pilihan yang lebih banyak kepada masyarakat.

Menurut Marwan, dengan spesifikasi yang telah dijabarkan oleh Pertamina maka mobil-mobil keluaran terbaru akan mendapat pilihan baru selain produk Pertamax yang ada saat ini. Adanya Pertalite juga menambahkan opsi menyejajarkan Pertamina dengan produsen BBM lain karena jika dilihat semakin tinggi tingkat oktan atau RON yang ada maka tingkat keramahan terhadap lingkungan juga akan semakin besar.

Namun, ia juga mengungkapkan, sebenarnya alasan tingkat ramah lingkungan tersebut tidak bisa dijadikan alasan bagi Pertamina untuk menyeluarkan produk baru. “Sampai saat ini belum ada penelitian yang menyebutkan tingkat kematian karena menggunakan Premium,” jelasnya.

Sisi lain yang dilihat Marwan adalah sisi negatif. Dengan keluarnya Pertalite dan juga jika memang disusul dengan penghapusan Premium maka akan banyak masyarakat dengan tingkat kesejahteraan di bawah akan menjerit.

“Jika Premium diganti dengan Pertalite maka mau tidak mau biaya hidup akan naik. Masyarakat yang saat ini berada di batas sejahtera akan turun menjadi miskin,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Marwan melihat bahwa keputusan Pertamina yang dinyatakan merupakan rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini terlalu tergesa-gesa. Menurutnya, sebelum mengeluarkan produk baru, Pertamina jangan sampai berjalan sendiri.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di sektor migas, Pertamina mau tidak mau harus melibatkan pemerintah. Kajian yang dilakukan untuk bisa mengeluarkan produk Pertalite dan penghapusan Premium harus melibatkan semua pihak.“Jangan hanya berdasarkan masukan dari Tim Tata Kelola saja,” tegasnya.

Pihak-pihak yang harus terlibat dalam masalah ini haruslah lintas sektor. Dari sektor energi dan sektor sosial dengan melibatkan semua kementerian dan juga akademisi. “Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga harus diajak untuk melihat seberapa besar pengaruh terhadap sektor sosial,” tambahnya.

Marwan melihat, kesan tergesa-gesa ini dan hanya hasil dari rekomendasi dari satu tim kecil ini justru membuat banyak pihak curiga ada permainan di belakangnya. “Jangan-jangan ada pihak produsen minyak asing, SPBU asing atau bahkan industri otomotif,” jelasnya.

Ia pun memberikan contoh, dengan keluarnya Pertalite dan penghapusan Premium, SPBU yang dimiliki Pertamina akan bersaing secara nyata dengan SPBU asing karena harga BBM yang dijual hampir akan sama. Ada kemungkinan perpindahan konsumen dari SPBU Pertamina dengan SPBU Asing. (Ein)