Liputan6.com, Jakarta - Ruangan kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung digeledah penyidik Bareskrim Polri pada 27 April 2015. Penggeledahan terkait dugaan korupsi kasus uninterruptible power supply (UPS).
Lewat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, Haji Lulung mengakui dirinya merupakan Koordinator Komisi E yang membahas soal UPS. Tapi, kata dia, Lulung merasa tidak pernah terlibat, apalagi melakukan korupsi itu.
"Lewat telepon saya komunikasi dengan Haji Lulung. Lulung bicara dengan saya merasa tidak terlibat dalam kasus UPS. Memang yang bersangkutan saat itu jadi Koordinator Komisi E," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, wajar bila penyidik menggeledah ruangan Haji Lulung. Ia pun menyambut baik penggeledahan ruang anggota dewan tersebut.
"Memang wajar saya bilang bila Bareskrim menyisir orang-orang yang terlibat di Komisi E," tutur dia.
"Kita harus hargai apa yang dilakukan Bareskrim itu bagian dari tugasnya dalam rangka menegakkan hukum. Saya kira ya kita welcome saja,‎" imbuh Taufik.
Taufik pun mengaku akan bersikap kooperatif bila harus diperiksa. Namun, ia memastikan dirinya tidak tahu kasus UPS sama sekali.
"‎Pasti dong kooperatif, sebagai warga negara harus menghormati kerjanya penegak hukum. Enggak boleh yang ada halangin. ‎Tapi, saya kan baru di 2014, tidak ada urusannya karena agustus 2014 kira-kira kami baru dilantik, dan saya tidak ikut membahas anggaran 2014," tandas Taufik.
Sebelumnya penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggeledah ruang rapat Komisi E DPRD DKI dan ruang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada APBD Perubahan 2014.
Hal ini pun mendapatkan protes dari Haji Lulung. Dia menyatakan, penyidik belum menginformasikan terkait penggeledahan tersebut.
"Harusnya saya dikasih tahu dulu dong," kata Lulung pada Senin 27 April 2015. (Ndy/Mut)