Jantung Haji Lulung Deg-degan Saat Ruangannya Digeledah Polisi

Liputan6.com, Jakarta - Tak ada lagi senyum di raut wajah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, setelah penyidik Bareskrim Polri menggeledah ruangannya, terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan uninterruptible power supply (UPS). ‎Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu mengaku saat ini kondisi psikologisnya terganggu.

"Ketika ada penggeledahan, jujur saja jantung saya deg-degan. Psikologis saya terganggu, memang ada yang ingin saya begini," kata ‎Haji Lulung, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Jelas terlihat psikologis Lulung terganggu. ‎Mimik wajahnya tegang. Nada bicaranya juga bergetar.

Lulung pun berharap agar kasus dugaan korupsi UPS ini segera diungkap. Sebab, kondisi saat ini mulai menganggu hidupnya.

"Tindakan saya soal penggeledahan itu, saya apresiasi kepolisian dan dukung terus pihak penegak hukum untuk usut dan selidiki kasus ini. Jangan jadi abu-abu dan dipelintir Haji Lulung jadi tersangka. Saya punya masa depan, saya ada keluarga, waktu yang akan jawab," ujar dia.

Politisi PPP ini pun sudah menenangkan keluarganya dengan meyakinkan ia tidak terlibat korupsi. Ia mengaku sudah memiliki cukup materi, sehingga tidak perlu lagi mencuri uang rakyat. Namun, Haji Lulung tidak mau sesumbar, ia menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian.

"Saya tidak berani ngomong saya rakyat saya benar, tapi saya katakan sama keluarga, sama mama, anak-anak saya, saya jamin saya bersih dan tidak terlibat apa-apa. Untuk masyarakat, tinggal tunggu waktu. Pak Haji Lulung bukan orang yang nangkis-nangkis, tapi harus transparan," tegas dia.

"Kalau saya salah, katakan saya salah dengan unsur lengkap dan alat bukti. Saya dorong pihak kepolisian untuk dorong terus dan ungkap kasus ini. Sama keluarga, saya katakan tidak terlibat. Nanti saya dibilang sombong lagi kalau bilang pasti tidak jadi tersangka," tandas Lulung.

Imbauan Wagub Djarot

Terkait penggeledahan Gedung DPRD DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan UPS, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat m‎engimbau agar anggota dewan Kebon Sirih itu jangan melakukan korupsi.

"Satu, jangan korupsi. Kedua, jangan mengada-ada program. Ketiga, jangan mark-up. Keempat, harus transparan. Itu kan intinya dari pokok pikiran (pokir) itu ya, harus transparan dong kalau mau mengajukan pokir," kata Djarot, di Balaikota, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

"Dalam arti mereka harus ikut ke dalam proses pembahasan itu, lewat e-budgeting, e-musrenbang, e-planning, termasuk semua diawasi," tambah dia.

Terkait penggeledahan ini, Djarot mengatakan tidak ada hal yang luar biasa, karena termasuk proses hukum. Politisi PDIP itu mengajak agar anggota dewan bersikap terbuka dalam penelusuran kasus UPS ini.

"(Penggeledahan) Itu normal dong. Itu upaya-upaya hukum, mungkin cari bukti, tapi kita kan enggak tahu juga. ‎Kalau saran saya sih kita harus menghormati proses hukum soal penelusuran kasus UPS ini," tandas Djarot.

Sebanyak tiga ruangan DPRD DKI Jakarta diperiksa penyidik Polri, yakni ruang Haji Lulung di lantai 9 gedung baru, ruangan Fahmi Zulfikar Hasibuan di lantai 5 gedung baru, dan ruangan sekretariat Komisi E di Gedung Lama.

Setelah selesai menggeledah, penyidik membawa 2 tas ransel dan 1 map. Dari sekretariat komisi E, penyidik menyita 2 PC komputer, 1 CPU, 1 kardus berisi berkas. (Mut)