Masih Konflik, Akbar Khawatir Golkar Gagal Ikut Pilkada Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengaku cemas dengan kondisi konflik di tubuh pertainya yang hingga saat ini tidak kunjung berakhir. Dengan kondisi semacam ini, Akbar khawatir Golkar tidak dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang mulai digelar tahun ini.

"Kami khawatir betul apakah Golkar nanti bisa ikut Pilkada. Karena Pilkada 26 Juli harus sudah punya calon. Sebentar lagi Mei, hanya ada waktu 2 bulan," ujar Akbar Tadjung di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/4/2015).

Menteri Sekretaris Negara era Presiden Soeharto mengaku sempat mengusulkan kepada 2 kubu yang bertikai, Aburizal Bakrie alias Ical dan Agung Laksono untuk segera melangsungkan islah atau perdamaian dengan cara menggelar Musyawarah Nasional gabungan. Namun, baik Ical maupun Agung bersikukuh dengan caranya masing-masing.

"Saya sampaikan ke Ical 3 bulan lalu. Ical berpendapat kita melalui proses hukum, nanti kalau ada konflik, Munas lagi, kalau ada konflik di daerah, musda lagi. Jadi tetap (Ical) melalui hukum, lebih murah dibandingkan munas," ucap mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Sementara Agung Laksono, kata Akbar, juga tidak berkenan melakukan Munas bersama dengan kubu Ical. Ketua Umum hasil Munas Ancol Jakarta ini tetap mengaku yang berhak memimpin partai berlambang beringin.

"Saya dengar Agung pun tidak mau juga Munas bersama, ya sudah proses hukum," ucap dia.

Meski kedua kubu masih bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, Akbar pun tetap berharap adanya islah sebelum pendaftaran calon kepala daerah. Dan ia memprediksi perdamaian Ical dan Agung akan terjadi paling lambat pada pertengan bulan depan.

"Dalam waktu 2 minggu saya kira selesai. Tapi tentu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagaimana kita menempatkan partai jadi kepentingan utama," kata Akbar yang datang ke KPK untuk menjenguk kader Golkar Zainy Arony yang sedang ditahan. (Osc/Yus)