Akbar Tandjung Minta Golkar Ical dan Agung Gelar Munaslub

Liputan6.com, Jakarta - Dualisme kepemimpinan dalam tubuh Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie atau Ical dengan kubu Agung Laksono belum usai. Golkar pun terancam tak dapat ikut Pilkada Serentak Desember 2015.

Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tandjung berharap, kubu Ical dan Agung mengambil jalan islah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Islah tersebut menurutnya, dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Akbar beralasan, proses pengadilan yang sedang ditempuh sangat memakan waktu dan tak menjamin menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini wajib ditempuh agar Golkar dapat berpartisipasi dalam pilkada serentak.

"Pengadilan sangat tidak mungkin menghasilkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam waktu 3 bulan ini sampai masa pendaftaran calon kepala daerah pada 26-28 juli," kata Akbar di Kantor Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015).

Mantan ketua Umum Partai Golkar ini menilai, upaya islah sudah sering dilakukan dan selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu, ia berharap 2 kubu agar mau melaksanakan Munaslub, lantaran dalam AD/ART partai Pasal 30 bab XIV menyebutkan Munaslub dapat diselenggarakan dalam keadaan yang genting.

"Ini dilakukan semata-mata demi keutuhan dan kejayaan Partai Golkar," sebut dia.

Tak hanya Akbar Tandjung yang mendesak Golkar menggelar Munaslub, sejumlah tokoh senior Golkar juga satu suara dengan mantan Ketua DPR itu.  Mereka adalah Sri Rejeki Soemaryoto, Mahadi Sinambela, Irsyad Djuwaeli, Ibrahim Ambong, Anwar Arifin, Aisyah Hamid Baidlowi, Krissantono, Agusman Effendi, Simon Patrice Morin, Budi Harsono.

Tak Ikut Pilkada

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Partai Golkar mengkibatkan terancamnya partai berlambang pohon beringin itu tak bisa ikut dalam Pilkada serentak.

Akbar Tandjung mengatakan, jika nantinya Golkar tak ikut dalam pilkada serentak, maka mengancam citra partai penguasa orde baru itu. Bahkan, ia tak segan menyebut Golkar akan menjadi partai papan tengah di masa mendatang.

"Kalau tidak bisa ikut, bisa berpengaruh pada suara di Pilpres 2019. Golkar bisa saja dari parpol papan atas menjadi papan tengah," kata Akbar.

Akbar juga khawatir, Golkar tidak dapat menempatkan kadernya sebagai kepala daerah. Padahal menurutnya, sebelum Golkar mengalami perpecahan, kadernya banyak yang berhasil menjadi kepala daerah.

Lebih dari itu, Akbar pun memprediksi jika konflik tak bisa diselesaikan, kader di daerah akan melompat ke partai lain agar bisa ikut dalam pertarungan memperebutkan kepala daerah di pilkada serentak.

"Sangat berpengaruh pada kiprah partai Golkar ke depan. Nanti kita tidak punya kepala-kepala daerah. Kami khawatir kader-kader di daerah akan meninggalkan partai," ujar dia.‎

Oleh sebab itu, Akbar berharap kubu Ical dan Agung mengambil jalan islah untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan menggelar Munaslub. "Pengadilan sangat tidak mungkin menghasilkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam waktu tiga bulan ini sampai masa pendaftaran calon kepala daerah pada 26-28 juli," tandas Akbar. (Mut)