Kiriman Paket Mencurigakan di KBRI Australia Paling Populer

Liputan6.com, Jakarta - Paket mencurigakan dikirimkan orang tak dikenal ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra, Australia. Paket tersebut berisi serbuk putih yang mengandung cairan kimia. Pihak Australia menegaskan bakal melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini.

Kabar tersebut berhasil menjadi yang paling sering diklik pembaca sepanjang Senin kemarin. Disusul oleh penegasan Panglima TNI Jenderal Moeldoko bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak alergi terhadap kritik.

Top 5 News selengkapnya:

1. KBRI di Australia Dikirimi Paket Mencurigakan

Paket mencurigakan dikirimkan orang tak dikenal ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra, Australia. Paket tersebut berisi serbuk putih yang mengandung cairan kimia.

Saat ini dari keterangan Otoritas Australia, paket tersebut sudah mereka singkirkan. Mereka pun akan melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini.

Sebelumnya, pada pagi ini KBRI Canberra dikejutkan dengan datangnya paket misterius tersebut. Mengetahui adanya paket mencurigakan itu Otoritas Australia segera turun tangan.

Mereka mengirimkan sebuah truk pendeteksi bahan kimia berbahaya (Hamzat), 4 mobil pemadam kebakaran, dan beberapa mobil polisi. Tidak hanya itu, demi memperlancar investigasi, Otoritas Australia melakukan pembersihan daerah sekitar kedutaan. Demikian dilansir dari News.com.au, Senin (4/5/2015).

Selengkapnya...

2. Moeldoko: TNI Kini Tak Alergi Kritik

Panglima TNI Jenderal Moeldoko merasa senang karena citra TNI saat ini dinilai baik oleh masyarakat. Moeldoko mengatakan hal tersebut adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran TNI untuk mengubah pandangan masyarakat yang dahulu menganggap TNI antikritik menjadi terbuka.

"(Citra positif) Adalah upaya keras dari seluruh Kepala Staf Angkatan dan jajaran. Kita tidak alergi koreksi. Ketika ada kritik, kita langsung koreksi untuk memperbaiki," kata Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap,Jakarta Timur, Senin(4/5/2015).

Ia tak menampik bila dulu TNI bersikap defensif terhadap pemberitaan buruk. Namun saat ini Moeldoko telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengubah doktrin serta sistem yang menuai penilaian dari berbagai kalangan bahwa TNI tertutup terhadap penilaian negatif.

Selengkapnya...

3. Novel Baswedan Minta Polri Pasang Baliho Permintaan Maaf

Kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan telah mendaftarkan permohonan praperadilan terkait penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu permohonan dari praperadilan itu adalah meminta Bareskrim Polri mengajukan permitaan maaf.

"Yang penting Polri melakukan permintaan maaf kepada keluarga menggunakan baliho ditempel di gedung dan menghadap ke jalan," ujar kuasa hukum Novel, Muji Kartika Rahayu di PN Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015).

Isi permintaan maaf dalam baliho yang diinginkan Novel adalah, 'Kepolisian RI memohon maaf kepada Novel Baswedan dan keluarganya atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah'.

Selengkapnya...

4. Cerita Jokowi 'Terjepit' Kepentingan Buruh dan Pengusaha

Presiden Jokowi sore ini menghadiri Kongres VII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jokowi memberikan sambutannya di hadapan ratusan buruh yang hadir.

Dalam kesempatan itu, dia mengingat kembali kenangan saat dirinya mengeluarkan keputusan untuk menaikkan Upah Minimum Provisi (UMP). Yang jumlahnya hampir mencapai 50 persen ‎saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"‎Saya jadi ingat, waktu jadi gubernur, saat itu setelah melalui hitung-hitungan, saya tandatangani persetujuan untuk kenaikan UMP, sebesar 44 persen saat itu‎, " ujar Jokowi di lokasi, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Selengkapnya...

5. Jenderal Moeldoko Resmi Restrukturisasi Polisi Militer TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merestrukturisasi satuan Polisi Militer (Pom) menjadi organisasi resmi penegak hukum. Polisi Militer akan memegang komando atas 3 satuan Pom di tubuh TNI, yaitu Pom Angkatatan Darat (Pomad), Pom Angkatan Laut (Pomal) dan Pom Angkatan Udara (Pomau).

Satuan Pom TNI tersebut memiliki wewenang lebih besar dari 3 satuan Pom masing-masing angkatan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di wilayah kesatuan TNI. Ke depannya, Pom TNI akan bekerja di bawah komando Komandan Pom TNI Mayor Jenderal Maliki Mift, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Perwira Khusus Pom (Pasuspom) TNI.

"Sebenarnya Puspom TNI sudah cukup lama. Hanya ditingkatkan statusnya. Sekarang bisa menegakan tatib di lingkungan TNI bisa dikendalikan langsung. Unsur pengendalian langsung dari Komandan POM TNI," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/5/2015).

Selengkapnya...

(Ado)