Kader Demokrat Minta KPK Awasi Kongres Partainya di Surabaya

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kaukus Penyelamat Partai Demokrat menyambangi Gedung KPK Jakarta. Mereka meminta lembaga antikorupsi ini ikut mengawasi Kongres Partai Demokrat yang akan berlangsung pada 11-13 Mei 2015 di Surabaya, Jawa Timur.

Menurut mereka, bantuan KPK diperlukan untuk mengantisipasi adanya dugaan politik uang dalam kongres nanti.

"Dalam pengamatan kami, telah terjadi upaya untuk membuat Kongres Surabaya tak kondusif terhadap penyelenggaraan forum demokrasi," ujar salah seorang aktivis Kaukus Penyelamat Partai Demokrat, Dadi Risdaryanto di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Dadi yang juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini menyebut, dugaan politik uang pada kongres partainya itu sudah terlihat dengan adanya rumor pemberian uang akomodasi kepada para peserta kongres yang sebagian besar adalah penyelenggara negara, yakni Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta Anggota DPRD.

"Dari situ perlu ada audit keuangan Kongres dan dana Kepanitiaan Kongres. Kita hanya ingin Partai Demokrat yang mengusung semangat 'Bersih, Santun, dan Cerdas' perlu untuk konsisten menjalankan proses politik yang jauh dari money politics," kata Dadi.

Seluruh kader, lanjut Dadi, berharap kongres dapat berjalan dengan baik dan melahirkan pemimpin sesuai semangat partai. Dan tidak terjadi lagi perisitiwa seperti Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu.

"Kami berharap, kami antisipasi, jangan sampai Kongres di Bandung itu terulang kembali. Kami antisipasi agar ke depan langkah Partai Demokrat lebih mulus lagi," imbuh dia.

Tidak hanya ke KPK, Kaukus Penyelamat Partai Demokrat ini juga akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo agar turut memantau kongres ini diselenggarakan tanpa ada intervensi pihak manapun.

"Kita berharap ke Pak Presiden untuk ikut membantu dalam rangka menetralisir kongres tersebut. Jangan sampai ada aparat pemerintahan yang terlibat dalam Kongres Demokrat. Sehingga dalam pelaksanaan Kongres jika memang aklamasi ya aklamasi yang tak dipaksakan," pungkas Dadi. (Ali)