Survei: Kebutuhan Pokok Mahal Jadi Sumber Ketidakpuasan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Mahalnya harga kebutuhan pokok selama 6 bulan terakhir ternyata berdampak pada Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Berdasarkan hasil survei yang digelar Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), harga-harga yang tinggi dan memberatkan membuat masyarakat kurang puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi.

"Persoalan paling pokok yang tengah dirasakan publik, 57,1 persen itu harga kebutuhan pokok yang mahal," kata peneliti Kedai Kopi Hendri Satrio, di Jakarta, Minggu (10/5/2015).

Hal kedua yang disebut memberatkan masyarakat yakni harga BBM mahal 20,2 persen, kemacetan 8,2 persen, susah mencari kerja 5,3 persen, tidak ada rasa aman 3,1 persen, biaya berobat yang mahal 1,3 persen, banjir 1,1 persen.

Karena persoalan tersebut, ujar Hendri, tingkat kepuasan publik secara umum terhadap Pemerintahan Jokowi hanya 31,3 persen. Sementara 65,6 persen publik mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah.

‎Program kesejahteraan Jokowi-JK dengan mengeluarkan 3 kartu sakti seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera tidak mendapat dukungan di hati masyarakat.

"Janji-janji kampanye Jokowi-JK seperti yang tertuang dalam Nawa Cita juga mendapatkan rapor merah dari publik. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah merata pada semua segmen seperti pendidikan, pendapatan, usia, dan wilayah," papar Hendri.

Dia merekomendasikan agar pemerintah menggunakan policy research oriented atau membuat kebijakan berdasarkan riset sebelum mengeluarkan satu keputusan. Tujuannya agar kebijakan itu tidak ditentang masyarakat.

Survei digelar pada 24-30 April 2015 dan melibatkan 450 responden. Metode survei menggunakan multistage random sampling dengan memperhatikan proporsi antara jumlah sample dan jumlah pemilih di 45 kelurahan di‎ Jabodetabek. Margin of error 4,62 persen. (Sun/Yus)