Wakil Ketua DPR: Jokowi Setuju Rapat Konsultasi Revisi UU Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan DPR mengaku sudah membicarakan dengan Presiden Jokowi untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Tadi malam pimpinan DPR bertemu Pak Presiden di Kongres Partai Demokrat. Ketua DPR Setya Novanto sampaikan ke Pak Jokowi," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, presiden bernama lengkap Joko Wiodo itu setuju untuk melakukan rapat konsultasi untuk membahas revisi UU tersebut dengan DPR.

"Tinggal teknis waktunya saja. Beliau setuju lakukan rapat koordinasi," ujar dia.

Untuk waktunya, Taufik mengaku pihaknya belum bisa memastikan.‎ "Bisa masa persidangan (dimulai), bisa juga sebelum (masa persidangan), tinggal Setneg atur waktunya," tandas Taufik.

DPR berencana untuk merevisi sejumlah pasal dalam UU Pilkada dan UU Parpol, salah satunya yaitu tentang sengketa partai politik. Ramai diberitakan, bahwa revisi tersebut juga bertujuan agar partai Golkar dan PPP bisa ikut Pilkada, pasca-KPU mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU).

PKPU tersebut berisi jika belum ada putusan incraht tentang kisruh partai politik hingga penutupan pendaftaran calon kepala daerah 28 Juli 2015, maka partai politik tersebut tidak bisa mengikuti Pilkada. (Ali/Mut)