Liputan6.com, Medan - Nahdlatul Ulama tidak ada melakukan lobi politik untuk mempertahankan kadernya sebagai menteri dalam Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"NU hanya jamiyah diniyah atau lembaga keagamaan yang terus menyuarakan suara rakyat," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud di sela-sela silaturahmi dengan peserta Pra-Muktamar Nahdlatul Ulama di aula Pesantren Al-Kautsar, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (16/5/2015) malam.
Menurut dia, sekalipun peduli dengan perpolitikan bangsa, NU tidak akan melakukan lobi untuk mempertahankan kadernya sebagai menteri.
Sebagai ormas, NU hanya mengingatkan kadernya yang dipercaya dalam pemerintahan untuk menjalankan tugas dengan baik untuk kemajuan bangsa yang mencapai cita-cita NU.
NU, imbuh Marsudi, menyerahkan kepada Presiden Jokowi untuk menilai kinerja kader NU yang ada dalam pemerintahan.
"Kalau belum sesuai dengan angan-angan masyarakat atau mimpinya Presiden, terserah Presiden," ucap dia, seraya menambahkan: "Itu semua kan urusannya Presiden. Pasti ada penilaian, yang menilailah kayak apa. Gitu aja."
Kader NU yang menjadi Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar pun enggan mengomentari rencana reshuffle atau perombakan kabinet yang menjadi salah satu isu politik nasional saat ini. (Ant/Ans)
Soal Reshuffle, Sekjen PBNU Sebut Tak Akan Lakukan Lobi Politik
Sekalipun peduli dengan perpolitikan bangsa, NU tidak akan melakukan lobi untuk mempertahankan kadernya sebagai menteri.
Advertisement