Nuklir, Lebih Banyak Manfaat atau Mudarat?

Kemenristek Dikti pun terus mendesak Kementerian ESDM untuk membangun reaktor nuklir agar Indonesia tidak ketinggalan dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan listrik. Nasir mengaku, pembangunan PLTN secara komersial merupakan wewenang dari Kementerian ESDM.

"‎Kita harus sudah selesai membangun 5 pasang reaktor nuklir di 2025. Jika sepasang reaktor nuklir menghasilkan produksi listrik 1.400 Megawatt (Mw), maka totalnya bisa mencapai 14 ribu Mw. Minimal 10 ribu Mw," tegas dia.

Negara lain sebenarnya cukup tertarik membenamkan investasi untuk pembangunan reaktor nuklir maupun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Sebut saja perusahaan Rusia NUKEM Technologies GmBH, anak usaha dari Rosatom yang merupakan perusahaan nuklir milik pemerintah, bersama dengan PT Rekayasa Engineering dan PT Kogas Driyap Konsultan akan mengerjakan pembangunan reaktor gas cooled multifungsi bersuhu tinggi dengan kapasitas 10 Megawatt (Mw) di kawasan Serpong, Banten.

"Negara lain rebutan investasi, bukan mau saja. Kita saja yang belum berani atau membuka diri," ujar dia.

Komisi VII DPR RI pun mendukung rencana pendirian PLTN. Rencananya, Komisi VII akan merombak Kebijakan Energi Nasional (KEN), agar Indonesia bisa menikmati nuklir sebagai sumber energi kelistrikan.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, pihaknya akan mendorong penggunaan teknologi nuklir sebagai sumber energi PLTN, dengan merevisi aturan pengembangan energi nuklir. "Kami di DPR akan mendorong PLTN dengan mengganti aturan pengembangan energi nuklir," kata Kurtubi.

Dalam KEN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, disebut nuklir menjadi pilihan energi terakhir digunakan di Indonesia. Artinya, Indonesia dalam waktu dekat tak akan menggunakan nuklir sebagai sumber energi.

"Kami membenahi regulasi KEN pembangkit listrik tenaga nuklir opsi terakhir ini menyebabkan nuklir tak berkembang," ungkapnya.

Menurut Kurtubi, meski pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) membutuhkan investasi besar, tetapi listrik yang dihasilkan harganya sangat murah, bahkan lebih murah dari listrik yang dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Pembangkit listrik tenaga nuklir kapasitas besar biaya murah teknologinya sudah maju di Jepang," tuturnya.

Ia menambahkan, Indonesia memilki rencana pengembangan energi nuklir sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno, namun rencana tersebut tidak kunjung terwujud. Karena itu, Kurtubi ingin ada pembangunan PLTN dalam 5 tahun ke depan.

Untuk lokasi ideal pembangunan reaktor nuklir, Nasir merekomendasikan di Bangka Belitung, Jepara Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Pendirian reaktor nuklir, Nasir mengatakan, membutuhkan investasi besar. Namun Nasir tidak menyebut secara spesifik nilai investasi tersebut. "Yang pasti investasinya besar," ujar Nasir.  

Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto, mengungkapkan mengapa lokasi tersebut cocok untuk membangun PLTN. Menurutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Batan, lokasi tersebut sangat minim terjadi gempa. Karena itu, untuk menghindari kejadian di Fukushima, Jepang, Indonesia harus pintar-pintar memilih lokasi.

Nasir menambahkan, Indonesia telah memiliki sumber daya manusia yang piawai dalam mengelola teknologi nuklir. Hal tersebut didukung adanya jurusan teknik nuklir pada beberapa perguruan tinggi negeri.

"Kemampuan sumber daya manusia luar biasa. Ada fakultas teknik nuklir di ITB, UGM, ini yang dibutuhkan tersedia," katanya.

Banyak sumber daya manusia Indonesia sudah digunakan di luar negeri. "Reaktor nuklir di dunia sudah menggunakan lulusan Indonesia. Jumlahnya sekitar 10 orang. Ada 15 orang Indonesia sudah masuk di tenaga atom internasional. Saya rasa Indonesia sudah siap tak masalah," kata Nasir.

Namun, pemerintah saat ini sepertinya enggan untuk membangun PLTN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan reaktor nuklir tak akan dibangun oleh pemerintahan Jokowi dalam waktu lima tahun mendatang.

"Akibat kejadian di Fukushima. Jepang, pembangunan nuklir di Indonesia masih banyak perdebatan. Ini baru tahap awal desain oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) atau Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dengan reaktor skala kecil yang dibiayai dari APBN," terangnya.

Sofyan memastikan, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak memprioritaskan pembangunan reaktor nuklir dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Bangun reaktor nuklir masih jauh. Selama lima tahun ini tidak ada program pembangunannya. Sebab setelah kejadian Fukushima itu kita harus hati-hati, termasuk perlu mencari tempat aman dan pas untuk pembangunan nuklir," tegasnya.

PT PLN (Persero) pun juga ikut rembuk mengungkapkan kesulitan terbesar merencanakan PLTN, di antaranya adalah ketidakjelasan biaya modal, limbah radio aktif (radioactive waste management) dan decommisioning serta biaya terkait nuclear liability.

Untuk kapital, misalnya, sebuah studi bersama antara PLN dan sebuah perusahaan listrik dari luar negeri pada 2006 mengindikasikan biaya investasi PLTN sebesar US$ 1.700 per kilo Watt (kW) (EPC saja) atau US$ 2.300 per kW (setelah memperhitungkan biaya bunga pinjaman selama konstruksi).

Angka tersebut kini dipandang terlalu rendah, karena menurut berbagai laporan yang lebih baru, biaya pembangunan PLTN pada beberapa negara telah mencapai angka jauh lebih tinggi.

Dalam feasibility study PLTN yang dilaksanakan oleh PLN dengan dibantu konsultan luar negeri pada  2014, diperoleh biaya investasi PLTN  sekitar US$ 6.000 per kW.

Sumber Liputan6.com menyebutkan, adanya penolakan penggunakan teknologi nuklir sebagai sumber energi di Indonesia karena adanyan persaingan bisnis.

Menurutnya, ada pihak-pihak yang dengan sengaja menolak kehadiran teknologi nuklir meskipun teknologi tersebut memberikan dampak positif yang cukup besar. Penolakan tersebut dilakukan karena pihak-pihak tersebut tidak ingin bisnisnya terganggu dengan hadirnya teknologi nuklir sebagai komoditas energi.

“Contohnya, di Jepara, Jawa Tengah, PLTN ditolak dibangun karena pengusaha lokal tak ingin upah pekerja naik karena adanya PLTN,” jelas sumber tersebut.