Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan KPK Tertinggi, DPR Terendah

Liputan6.com, Jakarta - Poltracking Indonesia merilis hasil survei terkait evaluasi publik terhadap kinerja institusi demokasi. Ada beberapa temuan menarik dari hasil survei yang diselenggarakan pada 23-31 Maret 2015 ini.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan, dari hasil survei ditemukan bahwa mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem terbaik di Indonesia. Sebanyak 67,9% responden setuju, dan 15,8% tidak setuju, sedangkan 16,3% sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"Publik setuju dengan sistem demokrasi di Indonesia. Menurut mereka, demokrasi bisa membuat masyarakat bebas berekspresi dan berpendapat," ujar Hanta dalam temuan survei 'Refleksi Perjalanan 17 Tahun Reformasi; Evaluasi Publik terhadap Kinerja Institusi Demokrasi' di Gran Sahid, Jakarta, Selasa (19/15/2015).

Terkait kinerja institusi demokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga yang dinilai publik bekerja paling baik. Tingkat kepuasan responden terhadap kinerja lembaga antirasuah ini mencapai 69,4%. Tingkat kepuasan publik selanjutnya terhadap kinerja institusi demokrasi adalah TNI sebesar 67,9%.

"Peringkat tertinggi kepuasan kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga KPK sebesar 69,4%, disusul TNI 67,9%, KPU 44,8%, dan Lembaga Kepresidenan 42,7%," lanjut dia.

Sementara tingkat tertinggi ketidakpuasan publik terhadap kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga legislatif. "DPR mendapat respons tidak puas sebanyak 66,5%, disusul partai politik 63,5%, dan Polri sebesar 55,9%."

Melihat data tersebut, Hanta mengatakan tingginya dukungan publik terhadap sistem demokrasi bisa berimplikasi pada 2 hal, yakni peluang dan ancaman. Demokrasi menjadi peluang semakin terkonsolidasi dan mensejahterakan publik jika diikuti pembenahan institusinya. Sebaliknya bisa menjadi ancaman jika tidak dibarengi dengan pembenahan institusi demokrasi.

"Ancaman tersebut bisa berupa menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi. Bahkan akan sangat berbahaya jika publik tidak percaya lagi dengan sistem demokrasi mampu mengelola masyarakat lebih baik," demikian Hanta.

Survei nasional yang dilakukan Poltracking Indonesia ini melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. (Ali/Mut)