Ini Pesan JK pada Agung Laksono

Partai Golkar Kubu Agung Laksono Gelar Rapimnas I — Agung Laksono (tengah) didampingi petinggi partai menghadiri pembukaan Rapimnas I DPP Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (8/4/2015). Rapat membahas konsolidasi partai dari tingkat bawah hingga atas. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II DPP Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol Jakarta pada Selasa 19 Mei 2015, ketua umum versi munas tersebut Agung Laksono sempat 'menghilang' setelah memberikan pidato pembuka. Namun ia kembali lagi hingga rapimnas selesai.

Agung mengakui kehilangannya tersebut untuk bertemu dengan Wakil Presiden yang juga mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla.

Dalam pertemuan yang bersifat tertutup tersebut, Agung hanya mengungkapkan didampingi teman-temannya. Kemungkinan didampingi oleh Wakil Ketua Umum Golkar, Yorrys Raweyai. Sebab, saat Agung menghilang di DPP, Yorrys pun ikut menghilang.

Agung menegaskan respons JK soal banding pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait kekisruhan kepengurusan Golkar, sama sekali tidak ada. Meskipun JK mengungkapkan terkait masukan kubu Aburizal Bakrie atau Ical soal tidak mengajukan upaya banding lagi terkait putusan PTUN.

"Tidak ada, Pak JK tak pernah anjurkan jangan banding. Itu hak politik dan hak hukum dari setiap badan lembaga negara. Tapi (JK berpesan) harus dijaga jangan sampai proses pilkada (pemilihan kepala daerah) terganggu. Jangan sampai Golkar tidak ikut pilkada," ungkap Agung di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/5/2015) dini hari.

Saat ditanya apakah ada pesan yang disampaikan oleh JK? Agung hanya menyampaikan pesan JK agar mengupayakan bagaimana Golkar bisa mengikuti pilkada secara serentak pada tahun 2015.

"Pak JK hanya menyampaikan soal pilkada, bagaimana agar Golkar bisa ikut pilkada. Bagaimana mempercepat proses banding, proses kasasi di Mahkamah Agung (jika kalah banding). Sehingga waktunya tak melampaui bulan Juli," jelas Agung.

Agung pun menuturkan tidak ada pesan lain yang disampaikan JK, kepada dirinya, misalnya terkait revisi UU Pilkada. Agung membantah tidak ada pembicaraan tersebut.

"Tidak ada (soal revisi UU Pilkada), karena kami menolak adanya revisi UU Pilkada. Jadi kami tidak ada pembicaraan menjurus arah revisi. Soal banding juga sepenuhnya diserahkan kepada DPP Golkar. Pak JK terserah DPP Golkar. Jadi tidak pernah menekan untuk tidak melakukan banding (seperti usulan kubu Ical)," tutur Agung.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu pun juga menerangkan tidak ada pembicaraan soal islah. Sebab, menurut Agung, JK sudah mengetahui islah tidak pernah mencapai hal optimal.

"Kalau islah kan beliau sudah tahu. Dulu sudah pernah dilakukan, tetapi tidak mencapai hasil optimal. Jadi saya kira tidak perlu diadakan lagi, kan sudah dicoba. Sekarang tinggal jalur hukum tapi tetap melakukan pendekatan (dengan kubu Ical)," ucap Agung.

Selanjutnya: Siap Kerja Sama...

2 dari 2 halaman

Siap Kerja Sama

Siap Kerja Sama

Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono mengatakan tengah bersiap untuk menghadapi pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang. Karena itu pihaknya mengadakan Rapat Pimpinan Nasional II untuk semakin mengokohkan persiapan tersebut.

Dia pun menegaskan siap bekerja sama dengan para partai politik terutama partai pengusung pemerintah. Namun, dalam kesempatan itu Agung sempat menyebut PAN dan Demokrat sebagai partai pengusung pemerintah.

"Dalam pilkada kami siap bergabung dan bekerja sama dengan partai-partai lain, terutama partai pengusung pemerintah seperti PDIP, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, PKPI, ada juga Demokrat dan PAN. Kami siap," ujar Agung di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (19/5/2015) malam.

Selain itu, Agung juga meminta dalam pencalonan tersebut, pihaknya jangan melihat kader Golkar dari Munas Jakarta atau Bali. Semua kader Golkar, lanjut dia, berhak dicalonkan dengan melihat kapasitas dan mau berjuang untuk partai. Dia pun memandang momentum ini bisa digunakan sebagai ajang bersatunya partai lagi.

"Bersama-sama tetap konsisten memenangi tekad ini. Yang bersifat oligarkis dan kesewenang-wenangan dihapuskan. Kami akan merangkul siapa pun bagi kader Golkar tanpa memandang dari Munas Bali atau Ancol, yang berniat baik. Jika tidak bersatu, jangan harap meraih kemenangan. Momentum pilkada ini menjadi momen untuk rekonsiliasi," tutur Agung.

Dia pun menegaskan merasa jengah terus berkonflik. Karena itu momen bersatu menjadi sangat penting dalam pilkada. "Siapa yang mau terus berkonflik. Tentu kita tidak ingin terus berkonflik."

Revisi UU Pilkada

Dalam kesempatan itu, Agung juga menyampaikan untuk menolak Pilkada. Menurut dia revisi tersebut hanya akal-akalan. Sebab, tidak mudah untuk melakukan sebuah revisi.

"Itu jelas hanya akal-akalan untuk merevisi pilkada. Kita dengan tegas menolak revisi UU Pilkada. Itu kan tidak bisa dilakukan seenak perutnya," tutur Agung.

Agung menilai revisi tersebut hanya untuk kepentingan suatu kelompok semata. Dia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut mendukung niatan merevisi UU tersebut.

"Itu hanya kepentingan kelompok kecil, bukan untuk rakyat. Presiden Jokowi, kami mendukung untuk tidak perlu merevisi UU Pilkada," pungkas Agung.

Soal Wacana Reshuffle

Wacana reshuffle atau perombakan kabinet terus menggeliat. Bahkan pada hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada Rabu 20 Mei 2015, seluruh elemen akan bergerak menuntut sebuah perubahan.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono meminta wacana tersebut harus segera dihentikan. Dia menjelaskan belum setahun para kabinet bekerja, sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi secara keseluruhan.

"Wacana reshuffle harus segera dihentikan. Karena ini belum satu tahun. Biarkan pemerintah tenang dan fokus agar tetap berjalan konsep Nawacita yang diusung pemerintah Jokowi-JK," ujar Agung.

Agung juga menjelaskan wacana reshuffle tersebut bisa mempengaruhi kinerja para menteri. Sebab, wacana itu pun dapat menciptakan tidak stabilnya keadaan politik.

"Wacana reshuffle kabinet dapat menimbulkan instabilitas politik. Jadi membuat tidak cepatnya program pemerintah dan membuat lamban kemakmuran masyarakat yang ingin dicapai," jelas Agung Laksono.

Golkar di bawah kepemimpinannya akan tetap konsisten mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-JK. "Kita bersama-sama tetap konsisten mendukung pemerintah Jokowi-JK," pungkas Agung Laksono. (Ans)