DPR Bangun Alun-alun Demokrasi untuk Fasilitas Demonstrasi

Liputan6.com, Jakarta - DPR akan menyediakan area terbuka di kompleks parlemen yang disebut 'Alun-alun Demokrasi'. Area tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi kepada wakilnya di DPR.

"Itu kan bertahap ya, dari 7 tahapan itu kita akan bangun ruang terbuka untuk publik, mengapa menggunakan istilah alun-alun, menurut info dari ilmuan kalau ruang terbuka semakin hilang, tempat unjuk rasa dan mengutarakan pendapat hilang, makanya kami gunakan istilah itu," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat meresmikan 'Partisipasi Publik Pembangunan Alun-alun Demokrasi' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berujar, penggunaan istilah alun-alun tersebut lantaran terinspirasi dari kebiasaan orang Jawa, yang berarti tempat protes dan kritik bagi rajanya.

"Kalau di Jawa kan memang terletak di dekat tempat pemerintahan, itu tempat protes kebijakan raja," lanjut dia.

Selain itu Fahri menegaskan, alun-alun demokrasi tersebut bukanlah untuk anggota dewan. Dewan hanya penyalur aspirasi masyarakat dengan memfasilitasi ruang terbuka atau alun-alun demokrasi.

"Itu bukan sesuatu yang luar biasa, cuma membersihkan halaman untuk ruang terbuka untuk publik," tuturnya.

Harapkan Dukungan

Pembangunan alun-alun demokrasi oleh DPR akan diperuntukkan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menyampaikan asprirasi dan kritik bagi wakilnya. Pembangunan tersebut nantinya akan terhubung dengan danau Taman Ria Senayan dengan total luas sekitar 20 hektar.

"Setelah arena itu (alun-alun demokrasi) dibuka akan nyambung dengan danau, totalnya sekitar 20 hektar," kata Fahri.

Fahri menambahkan, pembangunan tempat tersebut sebagai salah satu upaya DPR untuk menghilangkan imej negatif yang berkembang di masyarakat.

"Itu untuk menghapus dosa-dosa DPR, kita ini imejnya begitu jelek di mata masyarakat, ya semoga dengan pembangunan ini bisa terhapus," ujar Fahri. (Mut)