Bertemu Pengurus MUI, Fahri PKS Siap Jembatani Persoalan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengunjungi Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia ([MUI](2235933 ‎ "")) hari ini. Kedatangan Fahri tersebut dalam rangka silaturahmi dan berdiskusi terkait beberapa hal. Salah satunya anggaran MUI yang diklaim mandek.

"Pada zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), pemerintah janji beri anggaran rutin terhadap kegiatan Majelis Ulama, tapi ternyata sampai sekarang itu tidak diteruskan. Padahal dalam UU, Majelis Ulama itu diberi tugas oleh negara," ucap Fahri di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2015).

Fahri mengatakan, sebagai organisasi yang diberikan tugas oleh negara, MUI tentu memerlukan anggaran untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas tersebut. Apalagi dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tercantum adanya alokasi anggaran untuk Majelis Ulama.

"Tugasnya dikasih, tapi kok ongkosnya nggak dikasih. Bikin fatwa kan butuh riset yang membutuhkan biaya," ujar dia.

Sebagai pimpinan DPR bidang kesejahteraan rakyat, Fahri mengatakan akan berupaya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menteri‎ Agama Lukman Hakim Saifuddin, Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait persoalan anggaran tersebut.

"Padahal Majelis Ulama itu anggarannya tidak terlalu besar. Dan saya kira, kita sebagai negara beragama, angka itu bahkan terlalu kecil untuk disebutkan," papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

"Jangan sampai masalah anggaran menjebak ulama pada sistem pencarian anggaran yang dapat menyebabkan ulama tidak independen," sambung dia.

Sementara itu Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Slamet Effendi Yusuf mengatakan, persoalan anggaran memang menjadi salah satu bahan diskusi dengan Fahri hari ini. Melalui pertemuan tersebut, Slamet meminta kepada DPR untuk menyampaikan pada pemerintah terkait kendala anggaran yang berdampak pada kegiatan MUI.

"Padahal ada perpres (peraturan presiden) yang mengatakan anggaran untuk Majelis Ulama. Kita minta itu diperhatikan. Karena dalam dua tahun ini anggaran tidak jelas, kemudian adanya penghapusan bantuan sosial," kata Slamet.

Terkait jumlah anggaran yang seharusnya dan telah diterima MUI, Slamet enggan menyebutkan dengan jelas. Namun, ia memastikan, anggaran tersebut sangat kecil.

"Seperti yang Pak Fahri bilang, anggarannya angkanya terlalu kecil jadi tidak layak disebut," pungkas Slamet Effendi Yusuf. (Ans/Ali)