Miryam Hanura: 9 Srikandi Pansel KPK Bukti Indonesia Makin Maju

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menunjuk 9 perempuan sebagai Pantia Seleksi (Pansel) KPK. Ketua DPP Partai Hanura Miryam S Haryani mengapresiasi ditunjuknya 9 Srikandi anggota Pansel KPK tersebut.

"Saya kira di tengah masih seringnya perempuan dinomorduakan di Indonesia, bukti Srikandi di Indonesia semakin maju," ujar Miryam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Keputusan Jokowi, kata dia, seakan ingin menegaskan bahwa perempuan juga mampu mengisi ruang-ruang sentral di republik ini. Bahkan atas pilihan presiden tersebut, hampir semua pihak menanggapinya dengan positif.

Menurut Miryam, penunjukkan 9 srikandi pencari ksatria KPK itu merupakan yang pertama terjadi di Indonesia. Karena itu,  kepercayaan ini harus dijaga dengan baik.

"Ini merupakan sebuah kepercayaan sekaligus tantangan yang secara khusus diberikan kepada kaum perempuan Indonesia untuk mencari orang-orang yang dianggap layak dan pantas untuk menduduki posisi strategis sebagai pimpinan KPK," jelas Bendahara Fraksi Hanura ini.

Anggota Komisi V DPR ini berharap, Pansel Pimpinan KPK mampu menghasilkan pimpinan lembaga anti korupsi yang tegas, kredibel dan berkualitas.

"Kepercayaan ini hanya perlu dibuktikan dengan hasil kerja yang baik dan menghasilkan calon pimpinan KPK yang benar-benar layak untuk menempati posisi itu," tandas Miryam.

Presiden Jokowi telah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis 21 Mei 2015. Pansel itu terdiri dari 9 orang dari berbagai latar belakang.

Berikut nama 9 anggota Pansel Pimpinan KPK:

1. Destri Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter (Ketua merangkap anggota)
2. Enny Nurbaningsih, pakar hukum tata negara (Wakil Ketua merangkap anggota)
3. Harkristuti Harkrisnowo, pakar pidana hukum dan HAM
4. Betty Alisjahbana, ahli TI dan manajemen
5. Yenti Garnasih, ahli hukum pidana, ekonomi, dan pencucian uang
6. Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan
7. Natalia Subagyo, ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
8. Diani Sadiawati, ahli hukum dan perundang-undangan
9. Meuthia Ganie Rochman, ahli sosiologi. (Ali)