Rawan Disadap, Jokowi Diminta Lindungi Komunikasi Pansel KPK

Liputan6.com, Semarang - Presiden Joko Widodo telah menunjuk 9 wanita untuk menjadi Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK. Banyak yang mendukung, namun ada juga yang mempertanyakan kesanggupan mereka menghadapi tekanan berat dalam memilih pimpinan KPK yang mumpuni.

Sebab, tekanan bukan saja datang dari partai politik maupun kelompok kepentingan lainnya, namun yang terbesar justru ancaman keamanan privasi mereka.

Peneliti dari Communication and Informaton System Security Research Center (CISSReC ) Pratama Persadha menyebutkan, tekanan pernah melanda Tim 9 yang bertugas menyelesaikan konflik KPK-Polri.

"Contohnya yang masih hangat Tim Sembilan yang berupaya menyelesaikan kisruh KPK-Polri sebelumnya. Mereka ramai karena mengaku disadap. Celakanya, tak ada tindak lanjut dari keluhan mereka ini," kata Pratama di Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/5/2015).

Menurut pakar IT yang pernah menjadi ketua Tim Keamanan Komunikasi Kepresidenan di Lembaga Sandi Negara ini, informasi yang ada di Pansel KPK sangat penting dan rahasia sehingga harus dilindungi. Bila mudah keluar atau tersebar, akan menimbulkan kegaduhan di tengah  masyarakat. Karena itu, anggota Pansel harus tahu bahwa mereka benar-benar aman dalam berkomunikasi.

"Bukan hanya soal sadap telepon saja. Anggota Pansel KPK ini harus bebas dari segala bentuk gangguan komunikasi," tandas Pratama. Dia menambahkan, setiap anggota Pansel harus mawas diri. Minimal tahu setiap telepon selulernya aman dari Trojan dan Malware.

"Ponsel yang disusupi Trojan khusus bisa berkirim SMS sendiri tanpa pemiliknya tahu, bahkan setiap panggilan dan SMS yang keluar masuk bisa dipantau oleh orang yang mengendalikan virus tersebut," beber Pratama.

Guna melindungi kerahasiaan komunikasi Pansel KPK, Pratama mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan pengamanan khusus pada anggota Pansel. Mulai dari penyisiran rumah dan kantor dari segala bentuk alat yang memungkinkan penyadapan dan pengambilan informasi secara ilegal.

"Presiden Jokowi bisa membuat sebuah terobosan baru. Kita punya Lembaga Sandi Negara maupun produk lokal yang bisa mengamankan dari segala bentuk penyadapan dan pencurian informasi. Dan jangan salah, produk lokal ini sangat tangguh bahkan lebih tangguh dari produk Amerika atau Eropa," jelas Pratama.

Dia juga mengingatkan agar anggota Pansel KPK tidak menyimpan semua data penting di email dan cloud gratisan buatan asing. "Jadi anggota pansel harus mawar diri, jangan sembarangan menaruh data penting," ucap Pratama.‎ (Sun/Mut)