PKL: Ahok Bukan Kepala Preman PKL, Tapi...

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) tak setuju dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyebut dirinya sebagai kepala 'preman' untuk membantu PKL. Ahok melontarkan hal itu saat meresmikan Lenggang Jakarta bagi PKL di Kawasan Monas, Jakarta.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menilai, kawasan PKL bernama Lenggang Jakarta di Monas bukan untuk menciptakan keteraturan di kawasan tersebut, tapi justru menjadikannya pintu masuk bagi investasi perusahaan-perusahaan besar.

"Pak Ahok bukan kepala preman PKL, tapi kepala preman kongsi kapitalis multinasional," kata Ali di Balaikota Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Tudingan itu timbul dari penunjukan Sosro dan Rekso Group sebagai pengelola lokasi binaan Lenggang Jakarta. Langkah kedua perusahaan itupun dinilai tak memiliki landasan hukum.

"Kalau CSR itu undang-undangnya kewajiban. Kewajiban itu putus begitu barangnya dikasih. Setelah barangnya dikasih, tidak ada kewajiban apa-apa," ujar dia.

"Pertanyaannya ketika Rekso Group dan Sosro menjadi pengelola Lenggang Jakarta, landasan hukumnya apa? Kalau diminta mengelola Lenggang Jakarta rakyat, kita sendiri mampu kok. Kenapa harus dikasih ke Sosro yang udah gede banget?" imbuh Ali.

Ali juga mempertanyakan retribusi yang setiap harinya harus dibayar pedagang sebesar Rp 4.000 secara autodebet. Artinya pedagang harus membayar retribusi setiap bulannya sebesar Rp 120.000.

"Kemudian tiap bulan harus bayar Rp 400.000 untuk sewa. Omzet 30 persen harus disetor ke pengelola. Ini kan penindasan namanya. Katanya CSR, kok sewa. Ke mana duitnya?" tukas dia. (Ali)