JK: Kasih Tahu Haji Lulung, Daripada Beli UPS Mending Beli Sekop

Liputan6.com, Jakarta - ‎Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat kesehatan masyarakat lebih meningkat bila lingkungan tempat tinggal dijaga kebersihannya. Menjaga lingkungan bukanlah tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melainkan tugas seluruh individu.

Pria yang akrab disapa JK itu meminta agar menjaga lingkungan dimulai dari Jakarta sebagai ibukota. Ia pun menginstruksikan ‎Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membuat aturan agar tiap penghuni rumah menjaga selokannya.

"Saya sering bilang, Ahok, orang yang punya rumah harus pelihara selokan depan rumahnya. Bicara di konferensi tidak ada gunanya. Yang penting itu jaga sanitasi. Jaga selokan itu," kata JK dalam Water, Sanitation, and Cities Forum and Exhibition 2015‎, JCC, Jakarta, Rabu (27/5/2015).

"Ini bukan saya ulangi lagi, ini perintah. Masukan ke aturan, kalau tidak kena denda sejuta atau berapa," tambah dia.

JK juga menyinggung soal kisruh antara ‎Ahok dan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Haji Lulung terkait masalah pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Ia menegaskan, daripada dana ratusan miliar dihamburkan untuk UPS lebih baik membeli sekop untuk membersihkan selokan. Niscaya tingkat kesehatan masyarakat akan meningkat.

"Daripada untuk UPS, mending beli sekop. UPS sekitar Rp 300 miliar, kalau buat beli sekop Rp 300 miliar itu bisa beli 10 juta sekop. Bisa aman, tidak ada malaria, DBD, kasih tahu Haji Lulung itu. Kasih tahu saja," tutur JK.

Hadir dalam forum ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Data BPS 2013, secara nasional akses air minum pada 2013 mencapai 67,7% dari total penduduk Indonesia dan akses sanitasi layak 60,91%. Sedangkan upaya penanganan kawasan kumuh perkotaan masih menyisakan 12% atau seluas 34.431 ha dengan rata-rata pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 2% per tahun.

Tujuan forum ini menyukseskan target RPJMN 2015-2019 bahwa pembangunan infrastruktur pemukiman ditujukan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan pem‎ukiman yang berkualitas, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak jadi 100%, serta mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh di Indonesia pada 2019.

Kegiatan ini dilatarbelakangi tantangan dunia dalam 2 dekade terakhir yaitu memenuhi 748 juta penduduk yang belum memiliki akses air minum dan 2,5 miliar penduduk yang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang baik. (Mut)