Jokowi Terima Perwakilan Perangkat Desa di Istana

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menerima 6 orang perwakilan kepala dan perangkat desa dari wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan. Mereka bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki.

Usai pertemuan yang digelar kurang dari 30 menit itu, Pratikno yang ditemui Liputan6.com mengatakan, para perwakilan dari perangkat desa telah menyampaikan aspirasinya langsung kepada Presiden.

Perwakilan perangkat desa menyampaikan aspirasinya mengenai pemberlakuan PP revisi Nomor 43 Tahun 2014 yang harus segera dipercepat karena berkaitan dengan penyerapan anggaran.

"Dari dewan penasihatnya, Asosiasi perangkat desa juga mengatakan bahwa ketegasan tentang PP itu akan menegaskan nanti kaitannya dengan perumusan APBDS dan kemudian dengan APBDS yang segera bisa dirumuskan, pemerintah kabupaten juga bisa mencairkan dana alokasi desa dan lain-lainnya," kata Pratikno di Istana, Rabu (27/5/2015).

Tanah Bengkok

Selain itu, perwakilan perangkat desa juga menyampaikan tuntutan mereka agar pemerintah mengembalikan tanah 'bengkok'. Tuntutan tersebut disampaikan lantaran setelah ada Undang-Undang Desa, para kepala desa tidak lagi mendapatkan tanah bengkok. Tanah bengkok adalah tanah yang menjadi aset desa dan selama ini digunakan perangkat desa untuk menambah penghasilan.
‎
Kepada Presiden, para kepala desa itu meminta agar pemerintah menentukan kejelasan mengenai pengaturan penggunaan tanah bengkok dengan menjadikan tanah tersebut sebagai aset desa.

"Mereka meminta agar ini diperjelas. Dikembalikan dari perangkat desa ke aset desa, tadi sudah disampaikan, prinsipnya presiden sudah mendengar, sekarang kita tinggal mengawal percepatan," kata dia.

Selain mendengar tuntutan para kepala desa, Presiden Jokowi dalam kesempatan itu juga menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki komunikasi antara para kepala desa dengan pemerintah daerah. Semestinya, aspirasi para kepala dan perangkat daerah tersebut dapat disampaikan dan direspon oleh pemerintah di daerah tanpa harus melakukan aksi unjuk rasa di Istana.

"Presiden mengharapkan saluran partisipasi dari desa ke atas, terutama untuk pemerintahan di atasnya, tidak  perlu sampai ke Presiden, bisa dibuat lebih baik, lebih lancar. ‎Ya kan semuanya tidak harus berujung ke presiden, presiden kan urusannya banyak," kata dia. ‎

>>Tuntutan Apdesi>>