Janji Jokowi pada Apdesi

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tetap mendesak bertemu dengan Presiden Jokowi. Meskipun 15 perwakilannya telah bertemu dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. Karena desakan itu, Presiden Jokowi pun bersedia menemui mereka. Namun hanya 5 perwakilan saja.

"Yang masuk bertemu Presiden adalah saya, Ketua Pusat DPP, Bendahara Umum Pusat DPP, Ketua Pimpinan Apdesi wilayah Jawa Timur, dan Jawa Tengah," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Apdesi Ipin Arifin di Gerbang Utara Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2015).

Menurut Ipin, Jokowi berjanji akan segera menggenapi tuntutan Apdesi secepatnya. Dalam kurun waktu kurang dari dua pekan.

"Pak Pratikno mengatakan tuntutan kami akan dipenuhi dalam 2 minggu. Paling lambat Bulan Juni. Tapi Pak Jokowi sudah berkata kepada kami kalau bisa kurang dari dua minggu akan memenuhi tuntutan kami," tutur Ipin.

Dia menuturkan, alasan paling substansial yang mendorong ia dan kawan-kawannya mendatangi Istana adalah lantaran tidak turunnya kucuran dana untuk operasional desa hingga hampir pertengahan tahun ini. Apdesi juga menambahkan tuntutan mereka kepada Presdien untuk menaikan anggaran desa per tahun dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar per tahun.

"Kepala desa dan staf tidak digaji dari bulan Januari hingga sekarang. Jadi untuk menggaji pegawai desa, digunakam dana talangan," tutur dia.

"Sesuai komitmen Pak Jokowi saat kampanye, dia menjanjikan anggaran desa Rp 1,4 miliar. Kami hanya meminta Rp 1 miliar," sambung Ipin.

Sementara itu, Mensesneg Pratikno menyempatkan diri untuk keluar Istana dan menyapa para demonstran. Dalam orasinya, Pratikno mengutarakan bahwa tuntutan-tuntutan para kepala desa akan segera ditindaklanjuti sesuai perintah Presiden.

"Tuntutan saudara-saudara akan segera diakomodir. Paling lambat bulan Juni kita umumkan hasilnya. Sehingga Juli dana desa bisa cair," seru Pratikono di hadapan ratusan anggota Apdesi yang berkumpul di depan Istana Negara.

Ditunggangi

Ketua DPP Apdesi, Sindawa Tarang buka suara mengenai demonstrasi yang mengatasnamakan kelompoknya di Istana Negara. Ia menjelaskan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas aksi yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan kelompok mereka.

"Demonstrasi itu ditunggangi oleh oknum tertentu dan dipolitisir. Beberapa pengurus Apdesi yang datang, karena ada oknum yang menyebarkan email dan SMS atas nama saya," ujar Sindawa dalam keterangannya.

Menurut Sindawa, demo itu murni bukan perintah DPP Apdesi.

"Saya mendapatkan laporan dari penggurus Apdesi Jawa Barat yang membubarkan diri nggak jadi berangkat, dan dari Banten tadinya 30 bus, juga tidak jadi berangkat. Yang berangkat mungkin hanya dari Jatim (Jawa Timur) dan Jateng (Jawa Tengah) dan itu pun tidak banyak," ujar dia.

Sindawa menjelaskan, selama ini Apdesi sudah menjalin komunikasi baik dengan pihak kementerian terkait upaya revisi PP No.43 -- yang sering menjadi perdebatan khususnya mengenai tanah bengkok untuk kepala desa dan perangkatnya.

"Aspirasi ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Menteri Desa Marwan Jafar, dan sudah diakomodir hal-hal itu. Akan tetapi ini kan butuh waktu untuk melakukan revisi, karena PP ini kan sebenarnya bukan produk dari Kementerian Desa, tapi produk dari Kementerian Dalam Negeri," papar dia.

Selama ini, imbuh Sindawa, DPP Apdesi telah beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait PP No.43 dan pencairan dana desa sesuai dengan janji pemerintah.

"Sudah kami sampaikan aspirasi mengenai tanah bengkok yang masuk ke kas desa, karena selama ini ini masuknya di kepala desa dan perangkatnya. Kedua, mengenai pemerintah kabupaten yang belum membuat peraturan daerah tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dan terakhir mengenai dana desa 1 miliar yang sampai saat ini belum tersampaikan," tutup Sindawa. (Ndy/Mut)