Kemarahan Ahok Lihat Karut Marutnya Terminal Rawamangun

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Ahok dibuat pusing dengan pembangunan Terminal Rawamangun, Jakarta Timur. Pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama yang marah itu bahkan kini tak mau lagi mengucurkan anggaran untuk perbaikan terminal.

Hal ini lantaran unit pelaksana teknis (UPT) parkir yang dibuat selama terminal belum jadi tak juga bekerja maksimal. Padahal menurut Ahok, pemerintah memiliki kewajiban mewujudkan fungsi terminal dengan baik. Termasuk fasilitas toilet, keamanan, hingga kenyamanan para penumpang.

"Mobil-mobil, bus di situ dari luar kota masuk ke situ setor-setor amplop nggak? Kan begitu kan? Bersih nggak semua terminal kita? Tidak. Bayar gaji UPT, perawatan juga kita, bikin baru juga mark up. Harganya mahal, fungsinya juga tak tercapai," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Ahok juga heran dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Anggaran Rp 40 miliar yang digelontorkan untuk pembangunan Terminal Rawamangun dan Pulo Gebang tidak kunjung selesai.

Seharusnya, menurut dia, kalau ada masalah soal penghapusan aset dapat disampaikan langsung kepada dirinya agar dapat diurus dengan cepat. Belum lagi kongkalikong dengan para kontraktor dan konsultan.

"Rela didenda kenapa? Rela didenda karena untungnya pasti gede, rela didendanya paling mahal Rp 5 miliar, Rp 6 miliar. Kalau tahun ini dibongkar dibangun lagi masih dianggarkan berapa coba? Rp 15 miliar. Gila nggak? Berarti ini memang satu bangunan saya lihat ya saya suudzon pola-pola ingin bangun sesuatu," ujar Ahok.

Karena itu, dia ingin mencabut anggaran itu untuk diserahkan kepada PT Transjakarta sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Dia yakin, dengan diserahkan ke swasta pembangunan pasti selesai.

"Kalau kita (yang bangun) nggak jadi. Sesain bayar, konsultan bayar, belom lagi setahun baru borong terus pakai acara nggak selesai baru jadi setengah di sini. Itu dapat di sana-sini. Supaya apa? Supaya duitnya ngalir terus," pungkas Ahok. (Ndy/Mut)