4 Pesan Damai dari JK

Ahok Vs DPRD DKI

Senin sore 23 Maret lalu, langit berwarna beku keabuan, seperti logam perisai yang dingin, di atas Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat. Semilir angin berembus lembut. Mobil Toyota Land Cruiser hitam berhenti, decit rem terdengar.

Pintu mobil terbuka, keluar pria berkacamata yang melangkahkan kaki dengan mantap, sedikit tergesa-gesa. Pria itu adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok dipanggil menghadap Wapres JK.

Sejak Februari, terjadi perdebatan panjang antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta membicarakan pengesahan APBD 2015. Ahok menuding ada 'anggaran siluman' yang dimasukkan anggota Dewan. Hal ini menyebabkan pencairan APBD pun terhambat.

JK pun tidak mau bila Jakarta sebagai Ibukota memberi contoh buruk pada daerah-daerah lain. Ia kemudian berinisiatif mendamaikan keduanya.

Tak hanya memanggil Ahok, JK juga memanggil pimpinan DPRD DKI. Ia mengatakan untuk mendamaikan perlu mengetahui masalah dari dua belah pihak.

"Kalau Anda ingin mendamaikan, harus mendengar yang satu dan berikutnya," ucap JK.

Namun, Ahok dan DPRD DKI tidak berdamai. APBD DKI pun enggan disahkan anggota Dewan yang tersinggung dengan tudingan Ahok, soal 'anggaran siluman'. Alhasil, APBD 2015 berlandaskan Pergub atau pagu anggaran belanja 2014 sebesar Rp 69,28 triliun.

>> Konflik Timur Tengah >>

Konflik Timur Tengah

Pada April 2015 lalu, Timur Tengah 'memanas'. Kelompok radikal Negara Islam atau ISIS mulai melebarkan sayap. Mereka merekrut anggota-anggota dari mancanegara, bahkan sampai melakukan aksi teror.

Di saat bersamaan, kelompok Houthi berkonflik dengan pasukan pemerintah Yaman di bawah kepemimpinan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi.

Dua kejadian tersebut memang tidak terjadi di Indonesia. Namun, pengaruh globalisasi membuat apa yang terjadi di belahan dunia lain, dapat memberi efek pada Indonesia. JK pun gerak cepat.

Selasa 14 April malam, JK mengumpulkan menteri-menteri serta para pemuka agama di Indonesia. Konflik Timur Tengah direspons secara serius. Mereka semua dikumpul di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, dan Ketua GP Ansor Nusron Wahid.

Hadir pula beberapa menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AM Fachir.

Pertemuan yang memakan waktu tiga jam, dari pukul 19.30 WIB hingga pukul 22.30 WIB, memutuskan Indonesia akan memanfaatkan momen Konferensi Asia Afrika untuk mengupayakan perdamaian di Timur Tengah.

Gayung pun bersambut. Sebanyak 30 Duta Besar perwakilan negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendukung langkah yang dicetus JK. Pesan damai digaungkan secara mendunia oleh JK.

"Kita sepakat tidak mempergunakan solusi invasi atau perang kekerasan, untuk menyelesaikan masalah-masalah di negara lain," tegas JK.

>> Menpora Vs PSSI >>

Menpora Vs PSSI

17 April 2015, PSSI dibekukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Alasannya PSSI mengabaikan syarat yang ditentukan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Ada beberapa klub, yang menurut penelusuran BOPI, kurang 'sehat'.

Pro dan kontra bermunculan. Kompetisi pun gagal digelar. Sponsor pun panik bukan makin. Pemain juga merasa khawatir dengan iklim kompetisi yang tak menentu.

Lagi-lagi, JK turun tangan. Mungkin saja, pengalaman masa lalu sebagai Ketua PSM Makassar membuat pria berumur 73 tahun itu ingin meredakan tensi persepakbolaan Indonesia.

Lantas, ia pun mengundang Menpora dan PSSI. Imam Nahrawi dihadapkan dengan Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Pandjaitan. Saat itu, disimpulkan PSSI harus berjalan.

"Yang pertama pesepakbolaan nasional harus tetap jalan dengan baik. Tetap kompetisi dengan baik. Tentu karena itulah PSSI harus aktif lagi," tutur JK, 25 Mei lalu.

Hanya saja, upaya yang dilakukan JK tidak berbuah manis. Hingga batas yang ditentukan FIFA, tepatnya 29 Mei lalu, Menpora tidak mencabut pembekuan PSSI.

"Apakah ada pertimbangan lain dari menterinya, mungkin juga, dan tentu Presiden punya pertimbangan lain," kata JK di rumahnya, Sabtu, 30 Mei 2015.

>> Dualisme Golkar >>

Dualisme Golkar

Munas Partai Golkar pada 2014 lalu menjadi awal perpecahan pada partai berlambang pohon beringin. Partai tersebut terbagi dua kubu, yaitu kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono.

Perang opini terjadi, masing-masing kubu ngotot sebagai kepengurusan yang sah dan saling menjatuhkan. Partai politik yang harusnya menjadi contoh masyarakat malah mempertontonkan drama.

Berbulan-bulan kisruh tak kunjung selesai. JK sebagai mantan Ketua Umum Golkar mengamati saja pada awalnya. Tidak ada niat untuk turun tangan. Maklum, berada dalam pemerintahan tak boleh membuatnya ikut campur persoalan partai.

Namun, memasuki Mei 2015, JK jengah juga. Ia pun menjadi penengah kedua kubu. Bila tak kunjung damai, Golkar tak bisa ikut pilkada serentak.

Singkat cerita, kedua kubu pun dipersatukan dengan menandatangani draf islah. "Berdasarkan hal yang sangat urgen dan penting pada 2 bulan ini, yaitu keikutsertaan Golkar di pilkada. Kita islah dulu untuk sementara ini, agar kerja politik bersama dapat berjalan," tegas JK, Sabtu 30 Mei 2015.

Meski sudah islah, Agung Laksono masih saja tidak sepenuh hati. Dalam konferensi pers Minggu 31 Mei, ia menyampaikan kepengurusan yang sah adalah dirinya, yang telah mengantungi SK Menkumham Yasonna H Laoly.

Mungkin JK yang mendengar atau membaca di media pernyataan Agung tersebut, akan melengkungkan bibir berusaha membentuk senyum yang bukan senyum, hanya gerakan kecil di mulut. Akan tetapi, pesan damainya sudah disampaikan. (Ans)