Tak Ada Islah PPP di Rumah Djan Faridz Malam Ini

Liputan6.com, Jakarta - Setelah Partai Golkar yang telah sepakat islah, kini giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dikabarkan akan rujuk.

Rencananya, pembicaraan tentang islah itu berlangsung di kediaman pribadi Ketua Umum PPP kubu Muktamar Jakarta, Djan Faridz di Jalan Talang, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2015) malam.

Namun pertemuan islah antardua kubu yang berseteru sejak 2014 itu dipastikan tidak terjadi. Sebab kubu Muktamar Surabaya yang dipimpin Ketua Umum Romahurmuziy membantah adanya pertemuan itu.

"Saya kurang tahu ada agenda itu. Tapi setahu saya tidak ada," kata Wasekjen DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Achmad Baidowi saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/6/2015) malam.

Selain itu, Baidowi mengaku belum ada rencana Rapat Pimpinan (Rapim) melakukan islah antara pihaknya dengan pihak Djan Faridz.

"Kami tidak tahu menahu adanya Rapimnas Islah. Kalau islah sendiri diantara mereka namanya jeruk makan jeruk. Islah itu dua pihak, bukan satu pihak," ucap dia.

Pantauan Liputan6.com di kediaman Djan Faridz, sejumlah kader PPP kubu Djan Faridz tampak berdatangan. Namun mereka membantah kehadirannnya itu untuk membahas islah.

"Tak ada islah, hanya Rapimnas saja," kata salah satu pengurus DPD Papua yang enggan disebutkan namanya di Kediaman Ketum PPP versi muktamar Jakarta Djan Faridz.

Tak hanya itu, para awak media yang hendak meliput tidak diperkenankan memasuki kediaman Djan Faridz.

Ajakan Islah

Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy mengatakan pihaknya telah mengirimkan ajakan islah kepada Djan Faridz. Hal tersebut untuk memuluskan para kader yang akan maju dalam Pilkada serentak 2016 mendatang.

Namun begitu, tawaran islah dari kubu Romahumuziy itu tidak membahas mengenai pergantian Ketua Umum dan Sekjen PPP. "Islah sudah kami tawarkan terbuka pada jabatan apapun selain Ketua Umum dan Sekjen," ungkap pria yang akrab disapa Romi di Jakarta, Senin (1/6/2016).

Selain itu, Romi juga tidak menginginkan adanya mediator dalam islah antardua kubu. Seperti halnya kedua kubu Partai Golkar yang didamaikan oleh mediator Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Tidak lagi dibutuhkan mediator, karena yang diperlukan adalah kesungguhan memelihara warisan ulama," demikian Romi. (Ali)