Polri Anggarkan Rp 300 Miliar untuk Bangun Gedung Baru Bareskrim

Liputan6.com, Jakarta - Polri berencana membangun gedung baru Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim). Pembangunan itu untuk menggantikan gedung lama yang saat ini masih digunakan.

Asisten Perencanaan Polri, Irjen Pol Tito Karnavian mengungkapkan, pembangunan gedung baru Bareskrim Polri membutuhkan biaya sebesar Rp 300 miliar. Jika tak ada hambatan, gedung baru Bareskrim akan mulai dibangun pada 2016 mendatang.
 
"Semuanya mengikuti siklus anggaran kita. Yang saya dengar lebih kurang dialokasikannya Rp 300-an miliar untuk tahun depan," kata Tito saat ditemui di kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2015).

"Kemungkinan besar 2 tahun pembangunannya," imbuh dia.

Tito menjelaskan, Polri hanya berencana membangun gedung baru untuk Bareskrim dan gedung Pusat Laboratorium Forensik. Sementara untuk gedung lainnya di Kompleks Mabes Polri, Tito mengaku, jajarannya belum merencanakan hal tersebut.

Untuk gedung Puslabfor Polri, nantinya akan dipindah ke kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tito beralasan, pemindahan Puslabfor Polri ke Sentul berdasarkan pertimbangan lingkungan.

"Hanya gedung Bareskrim. Laboratorium Forensiknya mau dipindah di Sentul sudah ada tanahnya di sana, karena ada limbah kimia jadi kalau dalam kota (bisa) mencemari dan harus ada di luar kota. Jadi nanti akan dirobohkan,” jelas Tito.

Sebelumnya, wacana pembangunan gedung baru Bareskrim Polri mulai muncul saat Komjen Buwas menyambangi Balaikota DKI Jakarta dan bertemu Gubernur Ahok pada Selasa 12 Mei 2015.

Dalam pertemuan itu, Ahok mengungkapkan akan meminjamkan aset berupa gedung milik Pemprov DKI Jakarta untuk Polri. Karena gedung Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo akan dibongkar dan dibangun dengan bangunan yang baru.

Menurut dia, selama masa pembongkaran nanti Bareskrim Polri membutuhkan gedung sementara untuk berkantor. Ahok berencana akan meminjamkan gedung Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Jalan Taman Jatibaru 1, Jakarta Pusat.

"Gedung di Jaksel kita pikir boleh, ternyata sudah dikasih Menlu, enggak bisa, buat ASEAN. Lalu kita mau pindahin ke PU," ucap Ahok di Balaikota DKI Jakarta pada Selasa 12 Mei 2015. (Ndy/Ali)