PAN Tak Masalah Jokowi Tidak Ikut Tradisi Bergilir Panglima TNI

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pergantian panglima TNI sudah berhembus kencang sejak beberapa minggu terakhir. Disebut, pergantian panglima akan terjadi karena Panglima TNI saat ini, Jenderal TNI Moeldoko, akan memasuki masa pensiun pertengahan 2015.  

Meski belum dipastikan waktunya, namun pergantian panglima TNI tahun ini akan berbeda dengan pergantian panglima sebelumnya. Diisyaratkan, Presiden Joko Widodo akan memilih pemimpin tertinggi TNI yang baru berdasarkan kebutuhan, bukan pada tradisi yang berlaku selama ini di mana jabatan panglima diberikan secara bergilir kepada 3 instansi TNI yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto sebelumnya mengatakan, tradisi bergilir itu tidak diatur dalam undang-undang, sehingga Presiden Jokowi bisa saja tidak mengikuti tradisi tersebut.

Dimintai pendapatnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, pemilihan panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu, dia tidak mempermasalahkan cara yang akan ditempuh Jokowi.

"Bisa saja tiap presiden berbeda. Tapi ya terserah Bapak Presiden. Panglima TNI memang hak prerogatifnya Presiden," ujar Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/5/2015). "PAN tidak masalah akan hal itu. Bisa saja (jika memang diambil dari AU)."

Politisi PDIP TB Hasanuddin mengaku sependapat dengan langkah yang akan diambil Presiden Jokowi. "Kami sepakat semuanya, akhirnya sangat tergantung kepada presiden sebagai pemegang hak prerogatif. Tapi kami yakin hak prerogatif itu akan dijalankan berdasarkan undang undang yang berlaku," ujar TB Hasannudin.

Jika mengikuti tradisi yang sudah berjalan, jabatan panglima TNI baru harusnya diisi oleh personel dari AU. Tapi santer terdengar, Presiden Jokowi akan mengambi dari AL untuk dijadikan panglima tertinggi TNI. Alasannya, misi pemerintahan saat ini memperkuat sektor kemaritiman. (Sun/Mut)