Pengamat: Dulu Andrinof Gencar Mau Pindahkan Ibukota

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla yang banyak mendapat sorotan adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago. Andrinof selama ini dianggap belum menunjukkan kinerja maksimal.

Selain kinerja, ide atau gagasan besarnya selama ini juga tak pernah dicetuskan lagi semenjak jadi pembantu presiden. Padahal dulu, Andrinof pernah melempar wacana pemindahan Ibukota saat masih berstatus sebagai akademisi Universitas Indonesia sekaligus pengamat kebijakan publik itu. Namun, sejak jadi menteri ia dianggap tidak bernyali untuk mewujudkan hal tersebut.

"Setelah dia (Andrinof Chaniago) jadi menteri dia enggak pernah bersuara lagi (soal pemindahan Ibukota). Saya belum pernah dengar dia secara formal membicarakan ide itu. Jadi patut dipertanyakan, nyali Andrinof yang dulu gencar mau pindahkan Ibukota," ujar pengamat politik Hendri Satrio dalam diskusi 'Ibukota Pindah ke Mana' di Jakarta Pusat, Minggu (8/6‎/2015).

Menurut Hendri, saat menjadi pengamat, Andrinof memang lantang menyampaikan pada publik bahwa pemindahan Ibukota dapat dilakukan dengan biaya Rp 100 triliun. Namun, sejak menjadi menteri, Andrinof tak lagi mengungkapkan ide-ide briliannya terkait kebijakan publik seperti selama menjadi pengamat untuk mengkritik pemerintah.

"Andrinof teriak-teriak Ibukota harus pindah dari Jakarta dan biaya yang dihabiskan sekitar biaya Rp 100 triliun.‎ Studi Andrinof bilang kerugian triliunan per tahun karena macet. Tapi anehnya setelah ia jadi menteri, tidak pernah diomongin," ucap dia.

Ia pun meyakini, bila Andrinof berani merealisasikan ide pemindahan Ibukota tersebut, maka akademisi UI itu tidak akan di-reshuffle. Terlebih, wacana pemindahan ibukota sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden pertama RI Sukarno.

‎"Saya sarankan Pak Andrinof, daripada kena reshuffle, sebaiknya membuktikan semua ide-idenya. Termasuk ide, pemindahan ibukota negara," kata dia.

Sebagai informasi, saat menjadi pengamat Andrinof Chaniago pernah menyebut pemindahan Ibukota dapat dilakukan terutama ke luar Pulau Jawa. Menurut dia, itu bisa membuat pemerintah mempunyai kesempatan lebih baik untuk menata Ibukota sesuai kota-kota modern di dunia.

Bila terwujud Ibukota baru, Andrinof menyebut, pemerintah dapat mewajibkan membuat hunian vertikal, sehingga membuat lahan terbuka hijau menjadi lebih banyak dan keadaan kota tertata lebih rapi. (Osc/Ans)