TB Hasanuddin: Sutiyoso Jadi Kepala BIN, Apa Kata Kader Saya?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Letnan Jenderal TNI Purn Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru. Hal tersebut tertuang dalam surat Jokowi yang dikirim ke DPR pada Selasa 9 Juni 2015.

Namun, pilihan Jokowi tersebut membuat kader PDIP heran karena pria yang akrab disapa Bang Yos itu diduga terlibat dalam peristiwa penyerangan Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat tahun 1996 silam yang dikenal dengan peristiwa Kudatuli atau kerusuhan 27 Juli.

"Pertama, kok tua banget, umurnya 70 dengan kondisi pekerjaan ini. Kedua, setahu saya beliau yang serbu Kantor DPP PDIP," kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus (TB) Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, sebagai partai yang mengusung Jokowi sebagai Presiden, pihaknya pasrah dengan penunjukan Bang Yos sebagai calon Kepala BIN yang baru, meskipun Bang Yos diduga terlibat dalam peristiwa Kudatuli.

"Apa kata kader, kader saya ada 6,5 juta di Jabar. Andaikan tidak setuju kader saya, itu hak perogratif (Presiden), punya kekuasaan, ya bagaimanalah, ya sudahlah," tandas dia.

Diminta Mundur dari Partai

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Bachtiar Ali meminta Bang Yos untuk mundur dari partainya jika menerima jadi Kepala BIN. Bang Yos saat ini menjabat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"Dia harus keluar dari ketum partai. Harus, nggak ada cerita," tegas Bachtiar.

Menurutnya, jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap menjadi ketua umum partai politik, maka akan jadi konflik kepentingan.

"Dia harus keluar dari posisi sebagai ketum partai yang dia pimpin. Dia harus independen betul. Dan dia harus menyadari itu karena loyalitasnya itu hanya total kepada negara," ujar dia.

Bachtiar berujar, pihaknya tidak ingin nanti ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Bang Yos jika menjadi Kepala BIN namun merangkap menjadi ketua umum parpol.

"Enggak boleh juga nanti dia gunakan untuk kepentingan partainya. Ini harus jadi syarat. Presiden juga bilang kalau harus keluar dari jabatan partai politik," tandas Bachtiar. (Ado/Nda)