Haji Lulung Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Printer dan Scanner

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan korupsi mark-up pengadaan alat printer dan scanner 3D pada 25 SMAN/SMKN di Suku Dinas Pendidikan Menengah DKI Jakarta Barat pada APBD Perubahan 2014.

Kali ini kepolisian memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Haji Lulung yang mendatangi Bareskrim Polri pada Senin (15/6/2015) pagi tadi membenarkan bahwa ia diperiksa sebagai saksi atas tersangka Alex Usman.

"Saya dipanggil Bareskrim untuk dmintai keterangan sebagai saksi. Kasus dugaan kali ini adalah scanner dan printer yang tersangkanya diduga sama dengan kasus UPS. Jadi ini panggilannya sebagai saksi. Tersangkanya sama, AU," kata Lulung.

Ia mengungkapkan, pada saat pengadaan alat printer dan scanner 3D itu, Lulung bertindak sebagai koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi pendidikan. Namun, ia mengaku tidak mengetahui adanya dugaan mark up anggaran pada saat rapat kerja antara Komisi E DPRD DKI Jakarta dan dinas terkait.

"Karena koordinator itu fungsinya mengoordinasi dan sinkronisasi pembahasan anggaran belanja. Kebetulan sekali, karena itu masa transisi, banyak agenda. Kemudian pembahasan waktunya terbatas," tutur Lulung.

Lulung menjelaskan, ia adalah orang pertama dari DPRD DKI yang diperiksa atas kasus tersebut. Ia pun berharap pemeriksaannya dapat berjalan dengan lancar. "Saya orang pertama diperiksa dari DPRD," ucap Lulung.

Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi mark-up pengadaan alat printer dan scanner 3D pada 25 SMAN/SMKN di Suku Dinas Pendidikan Menengah DKI Jakarta Barat pada APBD Perubahan 2014. Proyek pengadaan ini diduga bernilai Rp 150 miliar.

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polri AKBP Yohanes Richard kasus ini mirip dengan kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di sejumlah sekolah di Jakarta dari mata anggaran APBD Perubahan 2014 DKI Jakarta.

Sejauh ini, polisi masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penanganan kasus. (Ndy/Yus)