Fraksi Nasdem di DPR Bulat Tolak Dana Aspirasi

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Nasdem di DPR menolak program dana aspirasi pembangunan daerah pemilihan atau dapil. Wakil Sekretaris Fraksi Nasdem Supiadin Aries Saputra mengatakan, pihaknya telah menganalisa dan mengkaji program dana aspirasi tersebut.

Menurut partai besutan Surya Paloh ini, ada salah tafsir Pasal 78 UU Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) terkait sumpah jabatan anggota dewan. Salah satunya penekanan aspirasi daerah dari tempat perwakilan masing-masing anggota.

"Adanya penafsiran yang salah terhadap Pasal 80 huruf J UU 17 Tahun 2014 tentang MD3. Dalam hal melaksanakan fungsi anggaran, menurut Fraksi Nasdem, tidak perlu orang-perorangan mengusulkan dan memiliki budget tersendiri yang menimbulkan kerancuan anggaran," kata Supiadin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Supiadin mengatakan, program aspirasi dapil tidak memberikan aspek keadilan dan pemerataan. Karena tidak seimbangnya jumlah perolehan dana, dengan jumlah anggota dewan di setiap daerah.

Selain itu, lanjut Supiadin, dana aspirasi tersebut akan menimbulkan kesenjangan bagi daerah-daerah yang jumlah anggotanya banyak, dengan jumlah anggota yang sedikit. Seperti pulau Jawa dan luarnya.

"Penerapan program aspirasi pembangunan daerah pemilihan ini, sangat berpotensi menimbulkan peluang untuk terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran," ujar dia.

Untuk itu, menurut Supiadin, pihaknya meminta agar UU MD3, dan peraturan DPR tentang tata tertib DPR yang tidak sesuai tugas pokok anggota dewan, yang mengatur tentang program aspirasi pembangunan daerah pemilihan segera direvisi.

"Dengan demikian Fraksi Partai Nasdem menyatakan menolak untuk dilanjutkan program aspirasi pembangunan daerah pemilihan, yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan program tersebut," tegas dia.

Partai Nasdem, kata Supiadin, juga meminta revisi pasal tentang waktu reses yang lama setiap masa sidang. "Ini juga reses yang terlalu banyak menjadi masalah. Kita total bekerja di DPR seringnya reses," tandas Supiadin.

Suburkan Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Kawal Anggaran menolak usulan dana aspirasi anggota DPR, yang diwacanakan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Koalisi menilai, dana aspirasi berpotensi menimbulkan 12 masalah.

"Dana aspirasi dikhawatirkan akan menjadi masalah baru yang justru menyuburkan korupsi," kata peneliti ICW Donal Fariz dalam diskusi 'Penolakan Pengusulan Dana Aspirasi' di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan siang ini.

Tak cuma itu, menurut Donal, dana aspirasi juga dikhawatirkan dapat memperluas gap atau jarak pemisah ketimpangan pembangunan antardaerah dan mengacaukan‎ anggaran itu sendiri. Belum lagi dana aspirasi juga hanya akan merosotkan kinerja DPR sebagai wakil rakyat.

Karena itu, ICW me‎rekomendasikan agar DPR membatalkan usulan dana aspirasi kepada 560 anggota DPR periode 2014-2019. Pihaknya juga meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menolak usulan dana aspirasi DPR.

‎"Akan lebih baik jika DPR mendorong k‎onstituen di dapil nya masing-masing, untuk optimalkan alokasi dana desa dengan berpartisipasi aktif. Juga akan lebih baik DPR memaksimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk menjawab aspirasi masyarakat," tegas Donal.