Wakil Ketua DPR: Awalnya Seluruh Fraksi Setujui Dana Aspirasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan, semua fraksi di DPR awalnya menyetujui Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang lebih dikenal dana aspirasi. Namun, perkembangan saat ini membuat Ketua Tim UP2DP ini heran, karena ada beberapa fraksi yang menolak program tersebut.

"Jadi proses kronologis dari usulan program aspirasi daerah pemilihan berawal dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Ada lebih dari 3 kali rapat dan itu sudah diumumkan pada rapat paripurna 17 Februari 2015. Kemudian rapat paripurna kedua memutuskan struktur dari tim UP2DP ini, saya ditunjuk secara aklamasi," kata Taufik di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

"Semua setuju, tidak ada fraksi yang menolak, semua punya argumentasi dan DPR sifatnya hanya mengusulkan," tambah dia.

Wakil Ketua Umum PAN ini mengatakan, program ini dapat membuat anggota dewan makin dekat dengan konstituen.‎ Terkait besaran dana aspirasi yang mencapai Rp 20 miliar per anggota, hal tersebut memang dibuat sebagai batasan agar tiap anggota DPR mempunyai kesempatan mengusulkan program dengan alokasi yang sama.

"Nah batasan usulan ada yang bilang di atas Rp 20 miliar ada yang di bawah Rp 20 miliar, akhirnya secara rata-rata itu usulan sangat normatif untuk kemerataan," tutur dia.

Bila ada polemik di masyarakat, Taufik meminta DPR sebaiknya bersatu, bukan terpecah belah.

"Kalau sekarang ada fraksi menolak aneh, dia memungkiri rapat paripurna. Saya hanya titip pesan tolong berpolitik elegan di DPR, kalau tidak setuju sampaikan dari awal. Artinya di DPR jangan berpolitik makan tulang kawan," kata Taufik.

Isu dana aspirasi menuai penolakan dari masyarakat, sejumlah fraksi mulai goyah. Fraksi Nasdem menegaskan menolak dana aspirasi yang totalnya RP 11,2 triliun ini. Demikian pula PDIP yang menyuarakan agar program dana aspirasi DPR ini dikaji ulang. (Mvi/Mut)