Fitra: Gedung Baru DPD Tergolong Mewah

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berencana membangun gedung baru sebagai kantor di tiap provinsi dengan anggaran Rp 21 miliar untuk setiap gedungnya. Sedangkan untuk tanahnya, DPD mendapatkan hibah dari pemerintah daerah setempat.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, gedung baru DPD yang dianggarkan Rp 21 miliar itu tergolong gedung kelas atas. Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi mengatakan, membangun sebuah gedung terutama di Jakarta tidak harus merogoh kocek puluhan miliar.

"Dalam catatan Fitra, misalnya untuk membangun gedung di DKI Jakarta saja misalnya, hanya butuh Rp 9 miliar saja sesuai dengan aturan Menteri Pekerjaan Umum No.45/PRT/M/2007. Sesuai Permen PU tersebut hal ini masuk kategori gedung mewah," kata Apung dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Apung mencermati, pembangunan gedung baru DPD ini sebenarnya tidak perlu dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Sebab, dengan anggaran puluhan miliar dan dengan sistem penganggaran multiyears atau jangka panjang akan memakan banyak biaya. Belum lagi menurutnya, rawan akan potensi penggelembungan anggaran

"Padahal, anggota DPD setiap hari bekerja di Jakarta bukan di daerah. Proyek ini sebenarnya telah ditolak oleh masyarakat, pada tahun 2011 dengan penganggaran hampir Rp 900 miliar. Untuk membangun satu gedung senilai Rp 30 miliar. Sehingga potensi mark up pembangunan gedung DPD di daerah mencapai 50 persen atau sekitar Rp 350 miliar," tutur Apung.

Ketua DPD RI Irman Gusman menjelaskan, pembangunan gedung para senator ini sudah dianggarkan sejak 5 tahun lalu. Pembangunan gedung ini nantinya akan menghabiskan anggaran per kantor sebesar Rp 20-25 miliar.

"Sebenarnya wacananya kan sejak 5 tahun lalu ini. Selama ini kita dipersulit pemerintah daerah (Pemda), daerah itu banyak berkontribusi. Memang pemerintah pusat punya, apa, selama ini daerah tidak diperhatikan," kata Irman Gusman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 12 Juni 2015.

Senator asal Sumatera Barat ini menjelaskan, masalah gedung ini hanya masalah teknis saja. Bila ada kantor baru maka dipercaya dapat menjaring aspirasi dari daerah lebih baik lagi.

Irman mengaku, pihaknya akan mengawasi pembangunan gedung baru dan kantor cabang DPD RI ini. (Mvi/Ali)