Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sangat prihatin dengan penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Dia ingin hal ini menjadi perhatian, sebab sanksi pemotongan anggaran membayangi Ibu Kota kalau pemprov tidak memenuhi target penyerapan anggaran.
"Penyerapan anggaran di DKI baru sekitar 10 persen lah. Kita sudah komplain ke Pak Gubernur," kata Tjahjo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2015).
Politisi PDIP itu mengakui permasalahan Jakarta memang sangat kompleks. Sebut saja penyewaan truk sampah yang lebih besar nilainya dibanding membeli baru atau renovasi sekolah yang anggarannya lebih besar dibanding membuat sekolah baru.
"Itulah yang saya kira membuat gubernur hati-hati dalam membelanjakan anggaran," lanjut Tjahjo.
Meski begitu, lanjut dia, Ahok tetap harus melaksanakan berbagai program pembangunan Jakarta. Setiap anggaran yang digunakan harus berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
"Kalau tidak, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi pemerataan, akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, akan mempengaruhi ekonomi yang harusnya bergerak," jelas Tjahjo.
Ahok memang selalu sesumbar lebih baik minim penyerapan dibanding anggaran terus dikorupsi. Tapi, menurut Tjahjo, itulah tantangan yang harus diselesaikan gubernur.
"Pengalaman tahun kemarin yang cuma 40 persen harus jadi warning. Tahun ini paling tidak harus bisa di atas 75%. Harus bisa. Kalau tidak bisa, jangan salahin kami kalau tahun besok masih dievaluasi kembali," pungkas Mendagri Tjahjo. (Bob/Ans)
Tidak Capai Target Penyerapan, Anggaran DKI Terancam Dipangkas
Walaupun Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui permasalahan Jakarta memang sangat kompleks.
Advertisement