Transportasi Terus Bermasalah, Ahok Cari Orang Luar Pimpin Dishub

Liputan6.com, Jakarta - Permasalahan transportasi di Jakarta belum juga menemukan formula yang tepat. Gubernur DKI Jakarta Ahok sudah hampir kehabisan akal menangani bawahannya, khususnya di Dinas Perhubungan dan Transportasi.

"Masalahnya Dishub kita, saya orang yang paling sabar sebetulnya di negeri ini. Kalau ikutin emosi sudah kejadian berapa kali saya kira (ganti Kadishub)," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama ini mengaku sudah berkali-kali memperingatkan Dishub untuk membenahi angkutan umum mereka. Tapi bertubi-tubi peringatan seakan tak diindahkan.

"Dishub sekarang kalau kamu punya mobil angkot kalau saya kasih peringatan 1, 2, dan 3 kamu takut nggak? Kenapa kamu lakukan? Nggak ngawasin kan ada CCTV, ada petugas karena dibayar Rp 15 ribu per timer," jelas dia.

Itu hanya satu dari sederet keterlibatan oknum Dishub. Hal serupa juga dilakukan polisi sehingga lalu lintas Jakarta tetap saja semrawut.

"Oknum polisi juga sama karena dia mau nunggu setoran. Kita tawarin ikut kita saja dibayar rupiah per kilometer sebagian mereka nggak mau. Mirip kayak PKL," ujar Ahok.

Cari Orang Luar

Ahok kini berpikir mencari orang di luar Dinas Perhubungan agar dapat membenahi transportasi.

"Saya lagi pikir cari siapa di luar Dishub ini. Ganti orang Dishub terus mirip-mirip juga," ujar Ahok.

Menurut dia, tidak mudah mencari pejabat berintegritas di Jakarta. Banyak orang-orang baik yang sebenarnya bisa mengisi jabatan tertentu. Hanya saja, terkendala golongan PNS yang tidak sampai.

"Banyak orang baik golongan III D, untuk jadi Kadis itu IV C sebetulnya. Ada toleransi turun satu tingkat IV B, sekarang rata-rata IV B di luar sistem adalah guru," jelas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Seleksi untuk guru juga sulit dilakukan. Sebut saja untuk mengisi berbagai posisi di Dinas Pendidikan yang masih kacau. Karena itu butuh ekstra kerja keras mencari orang yang cocok untuk mengisi berbagai jabatan di Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau nggak bisa, saya akan tawarkan TNI/Polri. Kita akan stafin saja, saya cuma akan bayar gaji PNS malas atau yang saya curiga enggak benar, gaji pokoknya saja tanpa TKD," pungkas Ahok. (Don/Mut)