DPD RI Desak Pembangunan Bandara Baru di Yogyakarta

Liputan6.com, Yogyakarta - DPD mendesak pemerintah membangun bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menilai, Bandara Adisutjipto Yogyakarta sudah sangat sibuk, dan penerbangannya melebihi kapasitas.

Menurut Parlindungan, karena padat dan sibuknya bandara ini, pilot beberapa penerbangan harus berputar terlebih dahulu sebelum mendarat di bandara utama di Kota Gudeg ini.  

"Tadi pagi kita mau mendarat harus muter-muter 20 menit terlebih dahulu, ini kan tidak efisien," ujar dia di Bandara Adi Sucipto Rabu (24/6/2015).

Parlindungan mengatakan, DPD akan mendukung pembangunan bandara tersebut. "Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan Angkasa Pura sudah program pengembangan airport, kita dukung pembangunan airport masalah hukum silakan diproses."

"Jadi saya pikir sudah sangat mendesak. Contohnya parkir pesawat kan mestinya 14 dan baru bisa 7 pesawat. Kita dorong kepada pemerintah untuk segera bangun," sambung dia.

Menurut Parlindungan, DPD menilai padatnya penerbangan dan kapasitas Bandara Adisutjipto ini menjadi alasan utama bandara baru di DIY harus segera dibangun.

Karena itu, Parlindungan meminta masyarakat agar mendukung program pemerintah dalam pembangunan bandara baru di wilayah Temon, Kulon Progo. Terlebih, Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata yang populer di wilayah RI mancanegara.

"DPD RI yang kita dorong adalah airport Syamsudin Noor di Kalimantan Selatan, sekarang sudah jadi karena dulu lahan ada permasalahan. Airport ini kunci dari perekonomian daerah, apalagi Yogya itu pariwisata jadi mobilitas orang tinggi ke sini. Sementara di sini (Bandara Adisutjipto) sudah sangat padat," ujar dia.

Masalah Hukum

Terkait permasalahan hukum, lanjut Parlindungan, DPD RI berharap permasalahan tersebut segera selesai. Dia pun menyerahkan masalah tersebut kepada hukum yang ada. Dia sudah bertemu dengan warga yang menolak dan tim dari pembanguan bandara.

Parlindungan berharap kasus hukum terkait Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bandara di Temon Kulon Progo melalui sidang putusan segera selesai.

"4-5 Bulan kita ke Kulon Progo kita sudah mendengar mereka dan proses hukum kita tidak mencampuri proses hukum cuma Yogya itu bandara sibuk. Mohon kepada masyarakat mendukung pembangunan Anda dengan bantu doa dan macam-macam," ujar dia berharap.

Terkait penolakan warga sekitar lokasi pembangunan bandara baru di Temon, Kulon Progo, Parlindungan meminta agar Pemda DIY memberikan ganti rugi yang sesuai. Pemda, juga harus melakukan pendekatan yang bagus dan humanis, sehingga pembangunan bandara baru di Kulon Progo dapat berjalan.

"Perlu pendekatan kemanusiaan. Saya sudah ke sana. Ini seperti airport Kualanamu ada penolakan, jadi pendekatan-pendekatan halus tentu dengan ganti rugi yang layak," tegas dia.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta mengabulkan gugatan Wahana Tri Tunggal (WTT) terhadap Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara di Temon, Kulon Progo. Pada sidang putusan Selasa 23 Juni 2015, majelis hakim menyatakan pembangunan bandara tersebut tidak ada dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Provinsi.

Oleh karena itu, majelis hakim yang diketuai Indah Tri Haryanti memutuskan SK Gubernur Nomor 68/KEP/2015 tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bandara di wilayah Temon, Kulon Progo, gugur dan dibatalkan. Majelis hakim juga memerintahkan Pemda DIY untuk mencabut SK yang dikeluarkan pada 31 Maret tersebut.