Mendagri Tjahjo: Ada Menteri Suka Kecilkan Jokowi dari Belakang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap adanya menteri Kabinet Kerja yang tidak loyal terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri itu bahkan kerap mengecilkan Presiden Jokowi.

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo dalam pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Senin (29/6/2015).

Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang tidak loyal itu. Namun dia enggan menyebutkan nama-nama tersebut.

Dia memperingatkan kepada para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesional mereka, untuk fokus pada program kerja Pemerintah sesuai bidang masing-masing.

"Pembantu presiden (menteri) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," ujar mantan Sekjen PDIP itu.

Tjahjo mengatakan, Jokowi telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dia meminta kepada para menteri untuk tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden kepada media.

"Beliau (Presiden Jokowi) sudah menginstruksikan kepada para menteri untuk fokus kerja. Saya juga mengajak para menteri untuk jangan membuat pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Presiden," jelas Tjahjo.

Jika ada perbedaan pandangan atau pendapat mengenai kebijakan pemerintah, Tjahjo menyarankan agar usul tersebut disampaikan langsung kepada Jokowi.

"Saya kira Presiden Jokowi terbuka menerima pernyataan atau koreksi terhadap kebijakan beliau, apalagi di negara Indonesia yang demokratis ini. Silakan itu disampaikan kepada Presiden langsung dan tidak perlu penyampaiannya hanya di depan pers saja," ungkap dia.

Mendagri menyampaikan hal itu sebagai tanggapan atas isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja. "Khususnya apabila bicara soal reshuffle kabinet, para menteri harus menyadari bahwa masalah tersebut adalah hak prerogatif Presiden, kapan saja beliau menginginkan itu atau tidak. Itu yang harus dihargai," pungkas Tjahjo. (Ant/Mut)