Temui Jokowi, Buya Syafii Maarif Beri Masukan Soal Reshuffle

Liputan6.com, Jakarta - Cendekiawan muslim Ahmad Syafii Maarif menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Syafii mengatakan membahas mengenai berbagai hal, di antaranya kemungkinan mengenai reshuffle atau perombakan kabinet.
‎
Terkait isu tersebut, Syafii yang biasa disapa Buya itu mengaku mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk memilih menteri-menterinya dari kalangan profesional, dan tidak berasal dari Partai Politik.

"‎‎Dan kalau menterinya itu orang profesional dan punya visi jauh ke depan, beban presiden itu lebih ringan, saya sampaikan begitu tadi," ujar Buya, Senin (29/6/2015).

Buya menilai, reshuffle kabinet merupakan suatu keharusan yang dilakukan Presiden Jokowi, mengingat selama 8 bulan memimpin pemerintahan, belum banyak perubahan atau terobosan yang dibuat para menteri di Kabinet Kerja.‎

"‎Tapi sudah keharusan, jejak rekam selama 8 bulan kan tidak banyak perubahan, ekonomi Indonesia mundur, dunia juga begini, produk domestik kita juga menurun harganya, karet, sawit, tambang, itu juga menyebabkan ekonomi kita rendah, memicu pengangguran luar biasa itu," kata dia.
‎
Buya menilai, waktu 8 bulan sudah cukup untuk mengevaluasi mana menteri-menteri yang berkinerja buruk ataupun yang baik dan layak dipertahankan. ‎Namun demikian, kapan waktu yang tepat bagi Presiden mereshuffle menterinya yang mendapatkan raport merah, keputusan sepenuhnya pada Presiden.
‎
"‎Saya rasa sudah 8 bulan, sudah agak mendesak soalnya, saya enggak tahu keputusan beliau apakah ditunggu sampai setahun, saya enggak tahu, saya enggak mau mencampuri. Saya ini apalah, saya orangtua 80 tahun, yang saya inginkan bangsa ini punya masa depan, punya martabat, enggak seperti sekarang," ucap dia.

Selain mengenai reshuffle, Buya juga mengaku membahas sikap pemerintah yang menolak revisi UU KPK. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi menolak revisi dan berharap keputusan tersebut tetap dipertahankan.
‎
"‎KPK ini, UU KPK, dia (Jokowi) sudah enggak setuju, tapi agar KPK enggak sewenang-wenang, perlu tim pengawas independen, kalau enggak diawasi gimana, kan repot," ujar Buya. ‎(Mvi/Mut)