Susun APBD Perubahan, Ahok Sisir Anggaran "Nakal"

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan APBD Perubahan 2015. Untuk memastikan anggaran perubahan ini minim manipulasi, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyisir alokasi anggaran terlebih dulu.

"Kita mau beresin eksekutif. Eksekutif selalu berlindung di konsultan. Mereka selalu naikkin harga satuan, desain yang masif digedein," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (29/6/2015).

Pria yang akrab disapa Ahok itu sudah membuktikan hal tersebut. Misalnya, anggaran pembangunan GOR yang tercantum sebesar Rp 48 miliar. Setelah dihitung kembali, pembangunan hanya butuh Rp 35 miliar. Ada selisih anggaran Rp 13 miliar yang seharusnya bisa dialokasikan ke pos lain.

"Berarti satuannya sudah enggak benar. Nah, kita lebih setop tahun depan daripada ngabisin duit enggak karuan," ujar Ahok geram.

Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Daerah, Saefullah. Pada rapat pimpinan Senin siang, sedikitnya 1.012 kegiatan dari seluruh SKPD yang minta ditambah dan dikurangi anggarannya. Sejauh ini ada uang Rp 1,9 triliun yang dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya, seperti penyertaan modal pemerintah (PMP) ke Bank DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Hari ini kita dapat dari sisiran SKPD ada angka Rp 4,2 triliun dan dari belanja pegawai, gaji, kita juga sedang sisir ada efisiensi Rp 4-5 triliun karena kita akan bayar pegawai yang betul-betul kerja karena kalau tidak kerja, TKD tidak akan kita bayar," jelas Saefullah.

Sisa anggaran itu juga sudah dimasukkan ke KUA PPAS untuk APBD perubahan 2015. Untuk dapat mengajukan APBD perubahan, pemprov harus menyelesaikan laporan keuangan selama 6 bulan masa anggaran.

"Jadi nanti kita siapkan dulu pembukuan satu semester 2015 baru kita ajukan KUA PPAS-nya ke Kemendagri. Nanti kita bahas dengan Kemendagri mungkin Agustus akan ada APBD perubahan," imbuh mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu.

Saefullah mencatat, anggaran yang terlalu mahal dari yang seharusnya ada pada anggaran pembangunan. Sebut saja pembangunan GOR, sekolah, kelurahan, dan puskesmas. Setelah diperiksa kembali, nilai anggaran terlalu malah antara 24-30% dari harga wajar. Karena itu, proses lelang dihentikan sementara sampai ada harga yang benar dalam setiap pembangunan.

"Pasti menghambat karena itu untuk meletakkan pembangunan yang tepat perencanaan dan sebagainya. Jadi untuk apa kita menghabiskan uang untuk urusan kemahalan. Lebih baik kita tidak laksanakan, kita ulang, dan metodenya ke depan kita pakai metode rancang bangun yang sudah jelas lebih simple dan murah sedangkan fungsinya tetap sama," kata Saefullah.

"Prinsipnya Pak Gubernur pertama bermanfaat bagi masyarakat dan efisiensi tidak pemborosan," tambah Saefullah. (Bob/Ali)