Sekolah Politik PDIP Dinilai Jadi Penghubung Publik dengan Partai

Liputan6.com, Jakarta - Gagasan dan implementasi dari sekolah partai PDIP bagi calon kepala daerah dinilai harus diapresiasi. Langkah itu sebagai menjadi penghubung antara harapan publik dengan kepentingan partai politik.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai selama lebih dari 17 tahun reformasi atau setelah 11 tahun pelaksanaan Pilkada langsung ada ruang pemisah politik antara partai pengusung calon dengan harapan publik.

"Seolah demokrasi lokal dan langsung itu hanya memfungsikan partai politik sebagai pengusung semata, dengan tetap membebankan kreasi dan program pada figur calon kepala daerah. Sementara kefungsian parpol berhenti saat jago yang diusungnya ditetapkan menjadi salah satu calon oleh penyelenggara pemilu," kata Muradi di Jakarta, Senin (29/6/2015).

Situasi tersebut, menurut Muradi, membuat hubungan antara partai politik pengusung dengan publik sebagai pemilih cenderung tidak sinergis. Karenanya, tak heran jika kemudian terjadi sejumlah anomali politik yang mana pemenang pileg kalah telak oleh calon yang diusung partai gurem atau bahkan calon independen.

"Karena itu, sekolah partai calon kepala daerah PDIP menjadi salah satu pelopor untuk mengintegrasikan harapan publik dengan kepentingan partai politik harus diapresiasi sebagai bagian dari terobosan politik," ujar dia.

Menurut dosen jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran ini, ada 3 hal positif yang dapat menjadi penguat mengintegrasikan harapan publik dengan kepentingan partai politik.

Pertama, ideologi partai politik dapat menjadi ruh dari sejumlah program yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika tingkat lokal.

"Warna ideologi partai itu harus menjadi pondasi antara harapan publik dengan tujuan dari partai pengusung yang terimplementasi dalam visi dan misi calon kepala daerah," ungkap dia.

Kedua, figur calon kepala daerah tidak lagi hanya sekadar 'menyihir' pemilih dengan figuritasnya semata, tapi adalah bagian dari etika politik yang mencerminkan bagian dari partai pengusungnya.

Pada konteks ini, calon kepala daerah yang diusung PDIP harus mengejahwantahkan perilaku yang baik.

Ketiga, lanjut dia, partai politik juga secara massif dari tingkat nasional hingga level paling kecil untuk menginstruksikan agar bekerja memenangkan calon yang diusung partai tersebut. Sehingga ada integrasi kerja pemenangan antara partai dan timses yang dibuat calon kepala daerah.

"Pada konteks ini, partai harus bersungguh-sungguh untuk melakukan pengawasan dan kontrol agar kader dan pengurus untuk bekerja dalam pemenangan calon kepala daerah yang diusung tersebut," ujar Muradi.

Karena itu, tegas dia, partai harus menindak tegas kader atau pengurus partai yang abai atas instruksi pemenangan tersebut. (Ali/Yus)