Anggota DPR: BIN Tak Perlu Ikut Campur Pengamanan Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Frans Agung Mula Putra Natamenggala meminta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terpilih, Letjen TNI Purn Sutiyoso tidak perlu ikut campur lebih jauh dalam masalah pengamanan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Apalagi, kata dia, Kepala BIN sampai meminta anggaran ideal untuk lembaganya sebesar Rp 10 triliun per tahun, terutama tahun ini terdapat pesta demokrasi secara serentak di tingkat lokal tersebut.

"Keberadaan BIN tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tentang 2015 tentang Pilkada. BIN juga bukan satu-satunya sumber informasi intelijen. Masih ada intelkam Polri, intelijen TNI dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI," kata Frans di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

"Seharusnya dimaksimalkan peran-peran lembaga yang sudah diberikan anggaran seperti Polri dan TNI," sambung dia.

Menurutnya, Polri dan TNI memiliki aparatur dan personel sampai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga, Polri dan TNI tidak semata menjalankan fungsi pengamanan tetapi fungsi mengawal hasil penghitungan suara dengan memberikan informasi yang akurat.

"Bukannya tidak masuk akal minta anggaran Rp 10 triliun. Akan tetapi BIN bukan unsur utama pendukung pengamanan dan informasi intelijen dalam pilkada. Karena fungsi pengamanan dan intelijen bisa dikerjakan oleh Polri dan TNI," tegas dia.

Politisi Partai Hanura ini menambahkan, fungsi mengawal hasil penghitungan suara yang dilakukan Polri dan TNI termasuk bagian dari informasi intelijen yang dijalankan Polri dan TNI. Selain itu, pilkada serentak berpotensi menimbulkan konflik dan gesekan.

"Sehingga Polri dan TNI dapat memaksimalkan keberadaan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) untuk menyerap informasi potensi konflik sedini mungkin," tandas Frans.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR menyetujui Letjen Purn TNI Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Usai pengesahan dirinya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku pihaknya meminta anggaran hingga Rp 10 triliun untuk menyokong kerja-kerja intelijen.

"Kalau ditanya idealnya, kita minta Rp 10 triliun," kata pria yang akrab disapa Bang Yos itu di Gedung DPR.

Menurutnya, dana sebesar itu merupakan dana operasional setahun. Terlebih pada akhir 2015 mendatang pemerintah mempunyai hajatan demokrasi melalui gelaran pilkada serentak.

"Jadi begini, kekuatan BIN jauh dari kebutuhan, apalagi pilkada serentak diikuti 269 wilayah," ujar Bang Yos. (Ado/Mar)