Usai Sidak Kebakaran Bandara Soetta, Ini Permintaan Komisi V DPR

Liputan6.com, Jakarta - Komisi V DPR mengunjungi Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta yang terbakar Minggu pagi 5 Juli 2015. Ketua Komisi V Fairy Djemi Francis mengatakan, pihaknya menemukan beberapa kejanggalan terkait pengelolaan di salah satu gerai yang terbakar tersebut.

Karena itu, Fairy meminta ‎kepada otoritas Bandara Soetta agar segera menertibkan manajemennya dalam hal pengelolaan gerai, supaya peristiwa serupa tidak terulang.

"Penertiban gerai silakan oleh AP II (Angkasa Pura II). Jangan sampai ada raja di atas raja. Di sini orang tertentu saja bisa mengelola gerai," kata Ketua Komisi V DPR Fairy Djemi Francis di Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Senin (6/7/2015).

"Yang paling penting jangan ada perusahaan di atas perusahaan. Jangan satu orang menguasai lebih sepuluh gerai," sambung dia.

Politisi Partai Gerindra itu berujar, ada puluhan gerai yang dimiliki satu orang. Karena itu, pengelola Bandara Soetta sulit dipantau, jika ada hal-hal yang berpotensi terjadinya kebakaran.

Fairy mengatakan, Komisi V DPR mendesak AP II untuk memeriksa sistem pengelolaan gerai di Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, tabung pemadam kebakaran harus tersedia di setiap gerai.

"Keamanan itu yang penting, jangan sampai menguasai gerai tanpa menjaga keamanan. Peralatannya, di posisi penyemprotan (tabung pemadam kebakaran) tidak kelihatan dan sistem pelayannya harusnya dilakukan pelatihan," tegas dia.

Zero Accident

Sementara ‎anggota Komisi V DPR Fauzih H Amro meminta Angkasa Pura II dan Kementerian Perhubungan memantapkan hal teknis, untuk wujudkan 'zero accident' selama persiapan mudik lebaran.

"Angkasa Pura dan otoritas bandara harus beri rasa nyaman. Katanya arus pendek, tata listrik enggak dicek. Angkasa Pura II harus punya kesiapan teknis sehingga hal kecil tidak terjadi," kata Fauzih.

Menurut Fauzih, akibat kelalaian tersebut, tolak ukur pemerintah dalam menciptakan rasa aman dan kenyamanan kepada penumpang dipertanyakan. Kemenhub bersama pihak terkait harus bertanggung jawab penuh terhadap keamanan bandara, khususnya AP I dan AP II sebagai otoritas bandara

"Parameter pemerintahan diuji, kalau ada masalah di-take over oleh kementerian terkait. Kelalaian AP-II sebagai otoritas bandara. Otoritas bandara bertanggungjawab penuh. Pada momen mudik, kejadian ini tak boleh berulang, baik pengelolaan AP I dan AP II," tegas dia.

Fauzih menambahkan, citra pemerintah selalu menurun akibat kecelakaan penerbangan. Karena itu, Komisi V berharap agar Kemenhub menekan angka kecelakaan hingga 'zero accident'. Apalagi, dalam mudik lebaran tahun ini, pemerintah harus ekstra siapkan kenyamanan dan keamanan transportasi.

"Kita berharap roadmap zero accident, minimal Kemenhub persiapkan di seluruh restoran yang ada di bandara. Kita minta regulator, otoritas bandara bersatu menghadapi mudik. Kalau kecelakaan minim terjadi, pemerintah dinilai bersih. Selama ini image publik menurun," tandas Fauzih. (Rmn/Mut)