Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sangat marah dengan sikap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pria yang akrab disapa Ahok ini kesal karena BPK memintanya untuk mencatat setiap pengeluaran dari tunjangan uang makan dari negara.
Menurut Ahok, hal itu sangat menyulitkan. "Sekarang lebih gila lagi kasus yang terulang di Belitung Timur nih. Uang makan saya yang enggak pernah dikutak-katik BPK. Gubernur gaji berapa sih Rp 7 juta. Uang makan rumah tangga Rp 50 juta, Rp 60 juta, sekarang diminta oleh BPK, bisik-bisik diminta uang cabai berapa, sayur berapa," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Raut wajah mantan anggota Komisi II DPR itu memerah saat menjelaskannya. Dia menilai, seharusnya, tidak hanya dia yang diminta mencatat pengeluaran uang makan kepala daerah hingga detail.
"Saya mau tanya operasional menteri-menteri diperiksa sampai cabai, beras enggak?" kata Ahok.
Menurut dia, peristiwa seperti ini juga terjadi saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur pada 2005-2006. Saat itu, dia diminta oleh BPK merinci pembelian uang makan senilai Rp 3,5 juta.
"Oknum BPK Rp 3,5 juta uang makan saya diminta, cabai berapa, sayur berapa, beras berapa. Gila! Hina sekali," pungkas Ahok. (Bob/Ein)