Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama heran dengan proses rapat paripurna DPRD terkait pembacaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan 2014. Sebab, Ahok mengklaim tidak mendapat salinan LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalian lihat enggak keanehan kemarin? BPK menyerahkan kasih 1 copy enggak ke Gubernur? Kemarin kasih enggak ke saya? Saya enggak dapat. Kasih ke DPRD, padahal waktu 60 hari ini (beri jawaban) saya belum baca. Lalu sejak kapan Gubernur enggak kasih kata sambutan? Ini ada apa? Mau ngajak ribut ama saya?" tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Menurut dia, sikap BPK dan DPRD yang tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk berbicara terbilang aneh. Bahkan untuk sekadar memberikan ucapan terima kasih, tidak diberi kesempatan.
Padahal, Ahok sangat ingin mengklarifikasi evaluasi terhadap pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras untuk membangun rumah sakit kanker.
Ahok menilai alasan BPK mengevaluasi pembelian itu terlalu mahal, tidak masuk akal. Sebab, BPK membandingkan NJOP rumah sakit yang berada di pinggir jalan dengan permukiman warga yang berada di dalam.
Adanya evaluasi itu, Pemprov DKI Jakarta harus mengembalikan anggaran yang terevaluasi. Padahal, untuk membeli kembali perlu dana lebih besar.
"Saya mau tanya sama orang BPK kalau gitu, pakai duit yang ada beliin aku tanah deh di belakang. Kamu beliin buat saya bisa enggak? Kan enggak bisa. Jadi di mana mahalnya? Di mana kelebihan bayarnya? Tapi kalau saya mau beli pakai appraisal yang harganya lebih mahal boleh? Apa enggak gobloknya minta ampun kita?" tandas Ahok. (Bob/Ado)
Ahok Bingung Tidak Dapat Salinan LHP Anggaran 2014 dari BPK
Ahok bingung karena harus memberi jawaban maksimal 60 hari setelah pembacaan LHP, padahal dia tidak tahu detail isinya.
Advertisement