Menteri Desa Gelontorkan Rp 23 M untuk Bangun Daerah Terluar

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan dalam 1 - 2 tahun ini wajah perbatasan Indonesia harus lebih baik dari Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini, juga dari Timor Leste.

Untuk mewujudkan hal itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan Jafar, mengatakan pihaknya telah menganggarkan alokasi dana sebesar Rp 23 miliar untuk ‎3 kabupaten di wilayah terluar Indonesia. 3 Kabupaten tersebut berada di Pulau Kalimantan.

"Rp 23 miliar untuk kementerian desa ‎untuk 3 kabupaten, itu di Sanggau, Sintang, dan satu lagi kabupaten di Situ, akan dibuat Dry Port, pasar, ini infrastrukturnya harus dipercepat," ujar Marwan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).

Namun demikian, untuk memperbaiki kondisi wilayah perbatasan, khususnya di pulau Kalimantan dan Papua, tidak bisa hanya dikerjakan satu atau dua kementerian. Seluruh instansi harus bergerak dengan setiap program yang telah direncanakan.

"Tidak bisa sendirian, karena ini sangkut semua kementerian untuk masalah ini, semuanya saling kait-mengait. Ya memang ini adalah program untuk dikeroyok bersama," ucap Marwan.

Terkait dengan instruksi Presiden Jokowi yang mengingkan adanya percepatan pembangunan di wilayah Entikong, Marwan menilai ada beberapa hambatan. Yang utama ialah minimnya infrastruktur.

"Memang itu masalahnya (infrastruktur). Kalau berjalan baik, kita harus bisa samai tetangga kita. Presiden tekankan betul agar kita bisa lebih baik dari tetangga kita," kata dia.

Presiden, lanjut Marwan, telah memberikan tenggat waktu kepada tiap kementerian untuk bergerak paling lambat Agustus mendatang. Waktu itu sudah cukup bagi tiap Kementerian mengurusi perbatasan.

"Kan masing-masing sudah punya master plan-nya untuk bangun perbatasan. Mulai Agustus kan running semua, sesuai term anggaran, untuk anggaran ini maksimal Agustus-September maksimal sudah harus selesai, itu kan program multiyears," ucap Marwan.

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan keinginannya itu dalam sidang kabinet terbatas mengenai pengembangan wilayah perbatasan, khususnya Entikong, Kalimantan Barat‎. "Kita ingin perbaiki kondisi perbatasan di Kalimantan dan Papua," ucap Jokowi.

Selain infrastruktur perbatasan yang belum optimal, Presiden mengatakan selama ini belum tergarap peluang ekonomi seperti ekspor dan impor.

"Terlihat sekali saat saya meninjau pos perbatasan di Entikong Januari lalu, ada peluang ekspor impor tapi kita tidak gunakan dengan baik," tukas Jokowi. (Ali/Rjp)