Ahok: Banten Dapat WTP dari BPK, Gubernurnya Diproses Juga

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terus menyoroti kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, Ahok  mempertanyakan hasil audit BPK yang memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Pemprov Banten meski ada masalah korupsi.

"Terus saya bilang kan ke BPK, coba lu lihat tuh Banten, dapet WTP toh? Padahal ada kasus alat kesehatan, diproses juga gubernurnya," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Hasil audit itu membuat Ahok mempertanyakan sikap BPK yang memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Pemprov DKI Jakarta. Padahal, saat ini dirinya sedang membereskan sistem lama yang tak terurus. "Jadi selama ini BPK auditnya tuh ngapain?" tanya Ahok.

Apalagi, selama ini BPK menurutnya tak mempermasalahkan saat adanya dugaan korupsi UPS yang jelas melanggar aturan di APBD 2014 DKI Jakarta. "Beli UPS loe BPK enggak pernah ribut. Elektronik apa pun enggak pernah Anda ribut," ujar Ahok.

Lahan Rumah Sakit

Hal ini berbeda dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras untuk pembangunan rumah sakit kanker yang menurut dia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sekarang di Jakarta Barat itu enggak ada RSUD lho. Di mana lagi ada tempat yang bisa langsung bangun? Sumber Waras itu luasnya 3,8 hektare, jalan tembus semuanya baik. Mau ke RS Dharmais juga baik. Jadi BPK malah saranin untuk dibatalin," papar Ahok.

Rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan inilah yang dinilai Ahok tidak masuk akal. Bagaimana bisa membandingkan harga bangunan yang berada di pinggir jalan dengan perumahan yang ada di belakang rumah sakit itu.

"Nah kalau batalin, saya mau tanya, kalau saya mau beli lagi, bisa enggak BPK tahan saya? Enggak bisa, karena ada Keppres dan UU. Kalau saya beli lagi pakai harga appraisal, lebih mahal enggak saya belinya? Ya pasti lebih mahal. Nanti BPK bilang itu temuan lagi, seolah-olah saya sudah beli, balikin, beli lagi," tutup Ahok.

Meski begitu, apa pun hasil dari BPK tidak jadi masalah baginya. Sebab, yang menentukan baik tidaknya kinerja gubernur ada di masyarakat.

"Ini buat saya bukan persoalan WDP-nya atau apa, karena saya dikasih disclaimer pun enggak ada urusan. Karena yang menentukan saya jadi gubernur itu warga DKI, bukan BPK," tegas Ahok. (Ado/Sss)